jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati otonomi daerah Robert Endi Jaweng menyatakan, pembahasan tentang pemindahan ibu kota negara sama pentingnya dengan membicarakan penataan Jakarta. Sebab, Jakarta saat ini dan ke depan tetap akan menjadi pusat perekonomian dalam skala nasional ataupun regional Asia Tenggara.
"Agenda menata Jakarta juga penting. Bagaimana tidak meninggalkan Jakarta karena bisnis dan ekonomi pusat masih di sini," ujar Robert dalam diskusi bertajuk Pindah Ibu Kota Nih? di Jakarta Pusat, Sabtu (4/5).
BACA JUGA: Ini Saran buat Presiden Jokowi agar Pemindahan Ibu Kota Negara Lancar
Baca juga: Bappenas Sudah Punya Kajian Memadai Ihwal Pemindahan Ibu Kota
Direktur eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) itu menambahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyatakan bahwa ibu kota baru nanti akan diisi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sementara untuk bidang pertahanan dan keamanan, kedutaan besar negara lain ataupun perwakilan organisasi internasional di Indonesia tetap berada di Jakarta.
BACA JUGA: Bappenas Sudah Punya Kajian Memadai Ihwal Pemindahan Ibu Kota
Selain itu, lembaga yang membidangi keuangan, perdagangan ataupun industri seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap di Jakarta. Karena itu, kata Robert, beban yang ditanggung Jakarta tak serta-merta berkurang meski ibu kota negara dipindah.
Baca juga: Ini Saran buat Presiden Jokowi agar Pemindahan Ibu Kota Negara Lancar
BACA JUGA: Setujukah Anda Ibu Kota Negara Dipindah ke Palangka Raya?
“Tidak semua warga juga akan berpindah. Ini tentu tidak bisa terlepas karena saat ini kepentingan ekonomi dan bisnis berpusat di Jakarta," ungkap Robert.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kaltim Siap jadi Lokasi Ibu Kota Negara, PNS dan Keluarga Harus Boyongan
Redaktur : Tim Redaksi