DAU untuk Pegawai Disarankan Ditarik ke Pusat

JAKARTA - Diserahkannya dana alokasi umum (DAU) terutama belanja pegawai kepada daerah, dinilai banyak membawa implikasi negatif dalam penataan PNS secara nasionalSalah satu implikasi yang menonjol adalah membengkaknya belanja pegawai, daripada belanja lain untuk kepentingan pembangunan.

"Pemberian DAU kepada daerah dalam bentuk block grant, membuat belanja pegawai melambung, sehingga belanja publik tergerus habis

BACA JUGA: Perlu Keterlibatan NU-Muhammadiyah Jinakkan Kelompok Ekstrim

Makanya jangan heran, kalau banyak fasilitas publik seperti jalan rusak dan tidak diperbaiki pemerintah," tutur Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Edy Topo Ashari, di Jakarta, Sabtu (19/3).

Pemberian DAU (belanja pegawai) kepada daerah, menurut Edy, juga mempersulit perpindahan maupun mobilitas PNS antar provinsi, maupun kabupaten/kotaAkibatnya, hal itu juga memudarkan rasa nasionalisme PNS, serta tidak adanya tour of area yang membahayakan keutuhan NKRI

BACA JUGA: Penanganan Teroris Perlu Jasa Wanita Cantik

Yang menonjol justru rasa kedaerahan.

"Karena rasa kedaerahan yang menonjol, membuat kaderisasi pimpinan di tingkat provinsi maupun nasional menjadi terhambat," ujar Edy lagi.

Dampak lainnya yang dirasakan langsung oleh pegawai, kata Edy, adalah terjadinya ketidakadilan dalam kesejahteraan, terutama pemberian insentif (tunjangan daerah)Untuk mengatasi masalah tersebut, Edy pun menyarankan agar belanja pegawai ditarik kembali ke pusat, sehingga mempermudah proses pembinaan PNS secara nasional.

"Biar pusat yang mengalokasikan berapa besar belanja pegawainya

BACA JUGA: Kedubes Arab Saudi Didemo Massa

Ini agar daerah bisa melakukan pembangunan infrastruktur," terangnya. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kewenangan MK Adili Pemilukada Jangan Dianulir