Daya Saing Kalah, Iklim Persaingan Usaha Unggu

JAKARTA — Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tresna P Soemardi menyatakan bahwa daya saing Indonesia dalam menghadapi Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) masih kalah jauh jika dibandingkan dengan mitra dagang ASEAN, China, India Pendapat Tresna itu didasarkan pada Index of Competitiveness yang diterbitkan World Economic Forum

BACA JUGA: ACFTA Hanya Untungkan Industri Raksasa

Di dalam index tersebut, Indonesia berada di peringkat ketujuh, sementara peringkat pertama hingga keenam secara berturut-turut ditempati China, India, Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei“Untuk kasus Indonesia, terlihat bahwa paling tidak kelemahan daya saing terjadi disebabkan oleh penyediaan kualitas dan kuantitas infrastruktur, penyediaan pendidikan tingkat menengah atas, penguasaan teknologi serta rendahnya tingkat inovasi,” papar Tresna di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/2).

Tresna juga menegaskan, dalam kondisi aktual pelaksanaan berbagai kebijakan FTA yang berorientasi pasar memang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif

BACA JUGA: Menakertrans Diminta Surati Presiden

Dikatakannya, saat ini banyak kalangan pelaku usaha mulai menyuarakan keprihatinannya terhadap berbagai dampak negatif yang diduga merupakan ekses dari globalisasi perekonomian melalui FTA.

“Kami menduga kuat bahwa FTA selain memberikan dampak negatif, juga dapat memperbesar jurang kesejahteraan antara negara kaya dengan negara berkembang,” tukasnya

Meski demikian Tresna juga mengatakan bahwa Indonesia masih juga keunggulan secara relatif, jika dibandingkan dengan negara-negara  ASEAN lain, terutama dalam hal goods market efficiency (efisiensi pasar barang)

BACA JUGA: Kemendag Anggarkan Rp60 Miliar

“Salah satu faktor yang mempengaruhi goods market efficiency adalah hukum dan kebijakan persaingan usaha yang untuk Indonesia dinilai kompetitifPosisi goods market efficiency Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan China dan India, walaupun kalah terhadap peringkat Singapura dan Malaysia,” sebutnya.(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirjen Pajak Tolak Serahkan Data Pengemplang Pajak