Daya Serap Anggaran Masih Rendah

JAKARTA — Memasuki kuartal ke IV/2010, daya serap anggaran di Kementerian dan Lembaga (KL)  dinilai masih rendahPer 7 Oktober 2010, penyerapan APBN di KL baru sekitar 61 persen

BACA JUGA: Kelola Blok Mahakam, Pemerintah Akan Libatkan Daerah

"Kita sudah ingatkan KL untuk mempercepat realisasiKita juga sudah kirim surat pada Direktur-Direktur di Ditjen anggaran dan perimbangan keuangan untuk proaktif menanyakan masalah mereka (KL yang lamban)," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo kepada wartawan, di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (14/10).

Padahal, lanjut Agus, APBN telah disetujui sejak 1 Januari 2010 dan masing-masing KL sudah pula diberikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

BACA JUGA: Minta Bagi Hasil Migas Lebih Banyak

Bukan hanya itu, Keputusan Presiden (Keppres) nomor 80 tahun 2003 yang selama ini dinilai menghambat realisasi anggaran, telah pula dilakukan revisi.

"Juga sudah ada penetapan reward and punishmentKita berharap, nanti di akhir kuartal empat ini bisa naik lebih tajam

BACA JUGA: BKF Pastikan Cadangan Dana Subsidi Cukup

Tahun depan kita evaluasi dan mudah-mudahan mulai kuartal ke-2 sudah lebih tinggi pengawasannyaKarena akan diawasi juga oleh BPK dan BPKP," tegas Agus.

Sementara itu, Pejabat sementara (Pjs) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Agus Supriyanto, mengungkapkan, salah satu yang membuat rendahnya daya serap anggaran di K/L adalah masih kurang baiknya program-program yang disusun K/L.

"Terkadang ada anggaran sudah diajukan, namun ternyata studi kelayakan program belum berjalan," kata Agus.

Selain itu, katanya, lambannya daya serap anggaran di K/L, karena rumitnya birokrasi saat mengurus administrasi pendanaanSehingga banyak dari kontraktor, bekerja dengan menggunakan dana mereka sendiri.

"Akibatnya, banyak penyerapan yang menumpuk pada semester IVBanyak lagi faktor lainnya, ini pula yang akan segera dievaluasi di kantor Menko perekonomian," katanya.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarif Cukai Rokok Diusulkan Naik 5 Persen