jpnn.com, JAKARTA - Massa yang menamakan diri Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta Selatan, Jumat (23/6). Mereka menuntut Kejagung memproses dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Kepala Kejaksaan Negeri Buton Ledrik Viktor Mesak Takaendengan.
“Kami dari Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi hadir melaksanakan aksi unjuk rasa di depan gedung Kejagung RI dengan membawa tuntutan meminta kepada Kejaksaan Agung RI untuk menonaktifkan Kepala Kejaksaan Negeri Buton dari jabatannya karena diduga telah mencoreng maruah penegakan hukum di Indonesia dan juga telah merusak kredibilitas instansi kejaksaan di atas tanah Buton,” kata Koordinator Aksi Rivaldi Ramudin di lokasi.
BACA JUGA: Dirut Perusahaan Suami Puan Jadi Tersangka, Kejagung Dinilai Tak Pernah Tebang Pilih
Diketahui, Ledrik dilaporkan oleh masyarakat Buton oleh mantan pejabat daerah dan dan masyarakat atas perilaku yang dinilai menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Mereka antara lain Pj Bupati Buton Selatan La Ode Budiman dan mantan Bupati Buton Selatan La Ode Arusani.
Mereka melayangkan surat laporan atas dugaan pemerasan dengan modus penyidikan perkara korupsi.
BACA JUGA: Kejagung Diduga Tutupi Pemeriksaan Dirjen Anggaran, Legislator Ingatkan Transparansi
Sementara Hendra, seorang masyarakat sipil, juga turut melaporkan Ledrik dengan dasar dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku jaksa.
Rivaldi menerangkan salah satu dugaan penyimpangan yang dilakukan Kajari adalah soal pemberian hadiah barupa satu unit Toyota Fortuner pada akhir 2022 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Hal ini janggal, sebab dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat Kabupaten Buton APBDP 2022 tercatat sebagai belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan yang diperuntukkan buat bupati/ wakil bupati dan tidak diperuntukkan buat kendaraan dinas operasional Kejaksaan Negeri Buton.
BACA JUGA: MAKI Gugat Kejagung soal TPPU di Kasus Korupsi BTS Bakti Kominfo
“Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mendalami kasus pemberian hadiah mobil jenis Toyota Fortuner dari Sekretaris Daerah kepada Kejaksaan Negeri Buton diduga perbuatan tersebut adalah bentuk dari gratifikasi,” papar Rivaldi.
Rivaldi menilai Kajari Buton seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Atas dasar itu, massa menilai Kajari Buton telah melanggar sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI dan pasal 7 ayat 1 huruf (b dan g ) peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 14/A/ JA/11/2012 tentang kode perilaku jaksa.
“Kami meminta Kejagung RI menegakkan supremasi hukum tanpa memandang bulu,” tandas Rivaldi.
Sebelumnya, mantan Wakil Bupati dan Pejabat (Pj) Bupati Buton Selatan periode 2017-2022 La Ode Arusani juga telah melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buton Ledrik V. M. Takaendengan ke Jamwas Kejaksaan Agung (Kejagung), terkait adanya dugaan upaya pemerasan dan penyalahgunaan wewenang selaku aparat penegak hukum.
“Korban dengan segala kerendahan hati menyampaikan bahwa oknum Kejaksaan RI atas nama Ledrik V.M. Takaendengan selaku Kepala Kejaksaan Negeri Buton melakukan gaya hidup mewah yang diperoleh dengan cara dugaan tindakan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangaan selaku aparat penegak hukum,” ujar kuasa hukum La Ode Arusani, Ace Kurnia di Kejagung RI, Jumat (9/6). (Tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Merasa Diperas, Eks Wabup Buton Selatan Mengadu ke Kejagung
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga