JAKARTA - Saat rencana sejumlah elemen masyarakat untuk menggelar demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada 28 Januari depan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) direncanakan tidak berada di JakartaPresiden mempunyai agenda di Banten, untuk meninjau salah satu PLTU di sana.
Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha mengatakan, agenda kegiatan presiden selalu dipersiapkan jauh-jauh hari
BACA JUGA: Dua Ahli Berbeda Pendapat
Sehingga agenda di luar Jakarta itu tidak bisa dikaitkan dengan rencana demonstrasi di Jakarta untuk mengevaluasi 100 hari pemerintahan SBY-Boediono itu."Kalau tanggal 28 Bapak Presiden tak berada di Jakarta, bukan karena menghindari (demonstrasi)
Di tempat yang sama, Menko Polhukam Djoko Suyanto berharap agar demonstrasi dilakukan dengan tertib dan aman
BACA JUGA: Sejak FPJP, Ada Uang Negara di Bank Century
"Aksi di jalan bolehBACA JUGA: Mantan Dirjen Depnakertrans Tak Ajukan Banding
Tapi rambunya seperti itu, tidak menganggu, tidak merusakKan setuju kalau ituKalau tidak setuju, kebangetan," kata Djoko.Djoko mengatakan, pemerintah tidak meremehkan akan terjadinya demonstrasi besar-besaran"Akan tetapi pemerintah harus meng-appeal kepada mereka, kepada teman-teman yang akan melaksanakan demonstrasi, untuk dilakasanakan tertib, aman, menghargai juga yang lain," kata Djoko.
Mengenai tekanan agar Presiden dan Wapres mundur, Djoko menilai tuntutan itu tidak realistis"Menurunkan presiden, merunut Ketua MPR, Ketua MK, ada aturan-aturannyaSelama aturan-aturan itu tidak memenuhi, ya, apa realistis?" kata mantan Panglima TNI itu pula.
Djoko mengatakan, pengamanan di Istana sendiri akan dilakukan seperti biasaPengamanan akan sama dengan saat terjadi demonstrasi memperingati Hari Antikorupsi pada 9 Desember laluMasyarakat sebaiknya tidak perlu khawatir"Harus ada interaksi antara masyarakat dan yang mendemoKalau dua ini bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik, sinergi jalan, aspirasinya ditangkap, tapi berjalan dengan aman dan tertib," kata Djoko.
Di Mabes TNI, Pangdam Jaya Mayjen Darpito Pusdyastungkoro menegaskan, TNI siap membantu pengamanan demo besar 28 Januari tersebutNamun, komando utama tetap akan berada di tangan polisi"Kami siagakan seperlunya," kata jenderal dua bintang itu.
Langkah-langkah pengamanan akan dilakukan jika polisi mengajukan permintaan"Yang jelas, pasukan sudah di tempatnya24 jam siap digerakkan," kata Mayjen Darpito lagi.
Secara terpisah, Mabes Polri mengancam akan menindak tegas para pengunjuk rasa pada aksi memperingati 100 hari pemerintahan Presiden SBY pada 28 Januari mendatangHal itu disebtkan dilakukan, jika pengunjuk rasa tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan undang-undang"Tentunya kami akan melakukan tindakan-tindakan untuk menertibkan, misalnya membubarkan jika mereka tidak memberitahukan (izin)," ungkap Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen (Pol) Edward Aritonang.
Meski demikian, Polri menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya"Kami menghormati hak setiap warga negara dan dijamin dalam UU Nomor 9 Tahun 1998Kami memberitahukan agar pengunjuk rasa minta izin, agar pihak kepolisian dapat membantu melancarkan dan mengatur agar tidak terjadi ganggguan," katanya.
Ditegaskan, pihaknya mengingatkan, siapapun dan dari kelompok manapun harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam UU ituMengenai penyusupan, Edward meminta pengunjuk rasa menjaga kelompoknya agar tidak disusupi"Sediakan keamanan agar tidak disusupiKalau mereka meminta, akan kami bantuPolisi akan senantiasa siap," katanya pula(sof/rdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Terus Kembangkan Kasus di Siak
Redaktur : Tim Redaksi