Demokrat Anggap Menteri Tak Pantas jadi Ketum Parpol

JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menilai ketua umum partai tidak sepantasnya menjadi menteriPasalnya, kinerjanya dianggap tidak maksimal karena harus berbagi konsentrasi dengan partai

BACA JUGA: Kalah, Penggugat Legowo

“Mereka harusnya mengurus partai, kok jadi mengurus negara nanti malah jadi campur adukKementerian jadi politis,” kata Mubarok  kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/1).

Menurut Mubarok, orang partai seharusnya tidak perlu banyak-banyak di kabinet

BACA JUGA: MK Sahkan Kemenangan Sondakh-Lomban di Bitung

“Tetapi yang perlu diperbanyak menteri dari profesional,” terangnya.

Seperti diketahui, di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, hanya ada tiga menteri yang kini merangkap jabatan menjadi ketum partai, yakni Ketum PAN Hatta Rajasa yang menjabat sebagai Menko Perekonomian, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Menakertrans) dan Ketum PPP Suryadharma Ali yang menjabat Menteri Agama.

Selain menilai ketum tidak layak jadi menteri, Mubarok juga mendorong reshuffle kabinet untuk mengganti sejumlah menteri dari parpol yang kerjanya terkait dengan pelayanan publikPasalnya, menteri-menteri tersebut tidak maksimal karena terhambat kepentingan parpol

BACA JUGA: PAN Bakal Tolak Gedung Baru DPR

“Menteri yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik seharusnya diambil dari profesional, bukan parpol.  Karena ini menyangkut kesejahteraan dan kepentingan rakyatMisalnya, Kementerian Hukum, Kemenkominfo, PU, itu harus diganti dari kalangan profesional,” usul Mubarok.(dil)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Keputusan KPU Kota Bontang Disahkan MK