jpnn.com, JAKARTA - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum serta Komunikator Politik DPP PD Ferdinand Hutahaean menyebut pernyataan politikus PDIP Masinton Pasaribu soal kasus e-KTP lelucon tidak lucu.
Pernyataan yang dimaksudkan sebagai bantahan atas dugaan PDIP berusaha menyudutkan Partai Demokrat itu tak membuat hubungan kedua partai jadi lebih baik.
BACA JUGA: PDIP Desak KPK Garap 2 Eks Menteri Berinisial GF dan SS
“Tidak lebih lucu dari apa yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto,” kata Ferdinand kepada JPNN, Sabtu (24/3).
Ferdinand menyesalkan pernyataan Masinton yang malah menyatakan bahwa proyek e-KTP didesain oleh pemerintahan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
BACA JUGA: Ingat, Rasuah DPR Tak Kenal Oposisi atau Propemerintah
Dia lantas mempertanyakan korelasi antara desainer proyek e-KTP dengan keterangan Novanto yang menyatakan politikus PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung menerima USD 500 ribu.
“Tidak ada sama sekali korelasinya karena siapa pun bisa (diduga, red) korupsi. Terlebih posisi Puan sebagai ketua fraksi di mana saat itu PDIP juga menyetujui proyek e-KTP. Tentu adalah sangat wajar jika sikap Fraksi PDIP saat itu dilaporkan atau atas persetujuan ketua Fraksi,” ungkap Ferdinand.
BACA JUGA: Basarah Cs Bakal Perjuangkan Pengembalian Aset Untag
Menurut Ferdinand, Masinton lebih baik tidak usah terlalu berkomentar apalagi pernyataannya berupaya menggiring opini bahwa e-KTP proyek pemerintah. Serta, kalau ada korupsi pastilah hanya orang pemerintah.
“Itu akan diketawai oleh khalayak karena korupsi bukan soal oposisi atau penguasa, tapi terkait moral seseorang,” kata Ferdinand.
Dia mengatakan, semua pernyataan PDIP hanyalah upaya pembelaan diri yang salah alamat. Sebab, PDIP tetap menyalahkan pemerintah saat itu.
“Mestinya mereka membantah Setya Novanto bukan malah membuangnya ke Demokrat,” sesal Ferdinand.
Sebelumnya, Masinton mengatakan, partainya tidak bermaksud untuk menyudutkan Partai Demokrat dalam kasus e-KTP. Menurutnya, pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyalahkan era Presiden SBY terkait kasus korupsi e-KTP tidak bermaksud untuk membenturkan.
"PDI Perjuangan tidak dalam rangka membenturkan dengan siapa-siapa. Kami kan meletakan duduk soal," kata Masinton dalam diskusi bertajuk Ngeri-ngeri Setnov di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (24/3).
"Kami enggak sikat siapa-siapa, mengaitkan dengan apa-apa. Kami cuma jelaskan e-KTP proyek besar yang berlangsung pada pemerintahan sebelumnya. Kalau kami ngomong designer, ya pemerintah sebelumnya," jelas dia.
Sebelumnya, Novanto menyebut Puan dan Pramono menerima masing-masing USD 500 ribu dari proyek e-KTP lewat Masagung Oka dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Namun, Puan, Pramono dan Hasto, sudah membantah hal tersebut. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Tidak Bermaksud Menyudutkan Demokrat soal e-KTP
Redaktur & Reporter : Boy