Demokrat Bikin PPP, PAN, PKB Meradang

Soal Menteri Tak Sepantasnya jadi Ketum Parpol

Kamis, 13 Januari 2011 – 04:44 WIB

JAKARTA - Pernyataan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, bahwa ketua umum partai tidak sepantasnya menjadi menteri mendapat tanggapan dari kader-kader PAN, PPP dan PKBMenurut Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuziy, pernyataan Mubarok itu dianggap memperkeruh stabilitas politik koalisi

BACA JUGA: Tiga Pasangan Bersatu Gugat Hasil Pilwako Batam



“Sebenarnya yang memperkeruh penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas politik justru elite PD,” kata Romi, panggilan akrabnya, kepada INDOPOS (grup JPNN), Rabu (12/1).

Romi menyatakan bahwa putusan MK atas gugatan uji materi pasal 23 UU no 29/2008 ttg Kementerian Negara
Pada 3 Juni 2010 lalu MK mengeluarkan putusan tidak menerima permohonan uji materi UU Kementerian Negara yang diajukan Lily Wahid sehingga menteri masih bisa merangkap jabatan sebagai ketua partai politik.

“Sah-sah saja ketum jadi menteri

BACA JUGA: Demokrat Anggap Menteri Tak Pantas jadi Ketum Parpol

Dan justru menteri yang menjabat sebagai ketum adalah yang sosok yang terbaik.  Saya merasa PD justru yang merasa kebakaran jenggot
Karena presiden saja yang memiliki hak prerogratif untuk mereshuffle  sampai saat ini tenang-tenang saja,” terangnya.

Romi pun menyindir agar kader PD tidak asal bicara yang dapat  memperkeruh suasana politik

BACA JUGA: Kalah, Penggugat Legowo

“Saya sayangkan berkali-kali yang disoal elite PD adalah kursi dan jabatanSebaiknya elite PD belajar kesantunan berpolitik, agar tidak menyulut kegaduhan berikutnya,” sindirnya.

Lebih lanjut Romi menyatakan keberadaan ketum partai di kementerian justru menjadi  modal pokok stabilitas politik dalam Setgab“Membayangkan mereka berada di luar kabinet, sama dengan meniadakan Setgab,” imbuhnya.

Selain Romi, bantahan juga datang dari Ketua DPP PAN Tjatur Sapto EdyDia dengan tegas menyatakan pernyataan Mubarok tidak memiliki dasar alasan yang tepat“Kami tegaskan bahwa reshuffle menteri itu adalah hak prerogratif presidenSelain itu tidak memiliki wewenang,” ujarnya singkat

Lalu, bantahan juga datang dari elite PKB Anna MuawanahMenurut anggota Komisi IV DPR RI ini, keberadaan Ketum di kementerian itulah yang mejadi modal masih kuatnya pemerintahan SBY-Boediono“Pak Mubarok lupa, keberadaan  Ketum jadi mentri justru memperkuat posisi SBY oleh partai koalisi dalam mendukung pemerintah,”  ucapnya kepada INDOPOS.

Anna pun menyatakan bahwa  sosok Muhaimin adalah sosok ketum yang mampu menjalankan pola managerial“Ketum kami punya eksperience, dua kali menjadi pimpinan DPR dan dia sosok politikus muda yang menerapkan pola manajerial baik di departemen dan terhadap partai,” ungkapnya(dil)

BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Sahkan Kemenangan Sondakh-Lomban di Bitung


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler