BACA JUGA: KY: Ada Pelanggaran Kode Etik Hakim
Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, independensi masing-masing calon sangat penting untuk menjaga kualitas saat bertugas nanti
BACA JUGA: 60 Imigran Timur Tengah Terdampar, Terombang-ambing di Selat Sunda
“Kita tetap berkepentingan untuk menjaga fit and proper test itu bebas dari intervensi,” tegas Saan, di Jakarta, Jumat (19/11)Saan menegaskan, Fraksi PD ingin mencari nama-nama terbaik yang bisa menjalankan upaya pemberantasan korupsi yang maksimal
BACA JUGA: Komisioner KPK yang Baru Diminta Tidak Individual
Serta dapat mengembalikan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga anti korupsi itu.Karena itu dia meniliai ke-8 nama capim yang telah diterima itu mempunyai kompetensi yang memadai untuk menduduki jabatan tersebutHanya saja, sesuai undang-undang, pihaknya hanya akan mengambil 4 dari 8 nama yang ada.
“Kalau saya melihat bahwa nama-nama yang 8 itu kan di pansel itu ada aspek kompetensi, ada aspek kredibilitas, dan aspek leadershipArtinya nama-nama itu dari semua aspek sudah cukup kredibel untuk menjadi pimpinan KPK,” lanjut Saan
Sementara itu, Peniliti Pusat Kajian Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Madja, Oncel Mardin mengkhawatiran intervensi dari DPR dalam pemilihan calon pimpinan (capim) KPK oleh DPRKarena DPR merupakan reprentasi partai politik yang memiliki kepentingan tertentuOncel menilai partai-partai besar memiliki kepentingan tertentu dengan capim KPK, terutama dalam penyelesaian kasus korupsi yang melibatkan kader-kadernya
"Yang paling besar menjadi kekhawatiran kita adalah intervensi parpol terhadap KPK karena yang memilih adalah politisi dan perwakilan politikMereka memiliki kepentingan politik tertentuKatakalah ini berkaitan dengan penanganan kasus korupsi yang melibatkan elite politik,” kata Oncel Mardin.
Sebelumnya, kekhawatiran intervensi DPR dalam capim KPK terlihat sejak anggota dewan terus mengeluarkan wacana yang melemahkan KPK seperti wacana pembubaran KPKOleh karena itu, dirinya berharap agar dalam pemilihan 8 capim KPK dilakukan secara transparan dan menerima masukan-masukan untuk rekam jejak atau track record capim KPK
Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat Politik Point Indonesia, Karel Harto SusetyoDia berpendapat, untuk menghindari munculnya kepentingan politik dalam fit and proper test, para calon pimpinan (capim) KPK ini perlu diisolasiTujuannya jelas untuk menghindari adanya intervensi dari anggota dewan kepada para capim KPK.
“Demi independensi sebuah lembaga penegakan hukum yang bayak diharapkan oleh masyarakt saya rasa isolasi bisa digunakan,” katanya.
Karel menambahkan, dirinya pernah mendengar ada isu bahwa apabila ingin menjadi ketua KPK, para capim harus masuk menjadi salah satu anggota partai politik ataupun mempunyai kedekatan khusus dengan para anggota atau petinggi parpol
“Para capim pasti ada yang mengaku bahwa dirinya independen tanpa ada intervensi dari pihak lainUntuk itu para capim KPK harus mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka layak untuk menjadi pimpinan KPK,” paparnya lagi
Sementara itu, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan capim KPK sebaiknya diisolasi agar calon pimpinan KPK tidak bertemu pihak manapun sampai hasil fit and proper test diumumkan
”Hal ini merupakan salah satu cara agar fit and proper test tidak menjadi ajang transaksi kepentingan,” katanya
Selain itu, Sebastian menambahkan, pihak DPR perlu disadap teleponnya saat fit and proper test berlangsungTak lupa, ia juga berharap agar unsur masyarakat dapat mengawasi proses ini dan memberi informasi apapun terkait calon kepada anggota DPR
“Ini harus dijaga sehingga jangan orang yang melakukan tindak pidana korupsi dari politisi dibersihkan, sementara dari penguasa tidak diapa-apakan,” ujarnya(dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 66 Delay, Dibanding Saudi, Garuda Lebih Banyak
Redaktur : Tim Redaksi