JAKARTA - Partai Demokrat berharap langkah mundur GBPH Prabukusumo dari partainya diikuti Sri Sultan Hamengkubuwono XKakak mantan ketua DPC Partai Demokrat Jogjakarta itu juga diminta mundur dari Partai Golkar
BACA JUGA: Penegakan HAM Baru Baik di Atas Kertas
"Kami hanya tidak mau Sultan masih masuk dalam kotak-kotak politik," ujar Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (10/12)Saan menyatakan, keinginan menempatkan posisi Sri Sultan pada tempat terhormat itu lah yang juga jadi landasan dukungan Demokrat terhadap draf RUU Keisitimewaan Jogjakarta yang diajukan pemerintah
BACA JUGA: Rumahnya Strategis untuk Sembunyi
"Jadi, tidak ada motivasi singkirkan Sultan atau apa," tambah sekretaris Fraksi Partai Demokrat tersebut.Meski sudah tidak masuk lagi dalam struktur DPP Partai Golkar, Sri Sultan masih dikenal sebagai salah satu politisi senior partai yang sempat menjadi penguasa pada era Orde Baru itu
BACA JUGA: Demokrat Kutuk Penyegelan Aset Ahmadiyah
Secara terpisah, anggota Fraksi Partai Demokrat dari dapil Jogjakarta Roy Suryo mengakui, dirinya tidak bisa berbuat banyak untuk memperjuangkan keinginan sebagian masyarakat Jogja, agar pemilihan gubernur tetap melalui penetapan"Apapun keputusannya nanti di DPR, harus kita hormati, itu posisi saya secara konstitusi," ujar Roy Suryo.
Karenanya, terhadap desakan dirinya agar ikut mundur dari sejumlah elemen masyarakat di Jogja seperti yang telah dilakukan Prabukusumo, Roy tidak akan mengikutinyaTokoh yang banyak dikenal sebagai ahli telematika itu telah memutuskan akan tetap bertahan, terutama sebagai anggota DPR"Setidaknya, saya masih bisa mengawal prosesnya di DPR, soal keputusannya seperti apa, kita lihat nanti sama-sama," pungkasnya.
Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo juga ikut mendorong agar seluruh keluarga besar Keraton Jogjakarta tidak berpolitik praktisDengan segala keistimewaan yang dimiliki, menurut dia, Sultan dan keluarganya seharusnya bisa mengayomi seluruh warga Jogja"Sultan dan keluarga sebaiknya netral," kata Tjahjo di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarinDia lantas mencontohkan Sri Sultan Hameng Kubuwono IX yang tidak pernah berpolitik untuk partai politik"HB IX itu apakah pernah berkampanye buat Partai Golkar," pancingnya.Tjahjo menegaskan Sultan harus menjadi milik rakyat Jogjakarta sepenuhnya.
Dalam konteks penyerapan aspirasi terkait RUU Keistimewaan Jogjakarta, Tjahjo menyampaikan DPP PDIP telah bertemu dengan Sultan."Kami sudah ketemu Sultan tiga jam, diskusi terbuka," ungkapnyaNamun, Tjahjo tak menyebut tempat pertemuan tersebut berlangsungDia hanya memastikan Megawati tidak ikut dalam pertemuan tersebut.
"Hanya saya dengan temen -temen DPP PDIPKami bertemu untuk menanyakan, sebelum mengambil sikap politik," katanyaSebagai partai yang juga memiliki konstituen di Jogjakarta, Tjahjo membenarkan bila ada aspirasi yang sangat kuat untuk tetap menggunakan sistem lama atau penetapan.
"Soal ada modifikasi -modifikasi, fraksi kami menunggu draf resmi pemerintah," kata TjahjoTim Fraksi PDIP di DPR, lanjut dia, juga akan menyerap berbagai aspek kesejarahan, politis, terutama budaya di Jogjakarta.
Tjahjo kembali menegaskan penolakannya terhadap usulan pemerintah untuk memberi status gubernur utama kepada SultanDia melihat ini sebagai proses untuk mendelegitimasi Sultan sebagai Gubernur Jogjakarta"Ini harus dipertegasMasa ada istilah gubernur utama, nanti ada gubernur madya, ada gubernur bayangan, saya kira tidak fair," tandasnya(dyn/pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Periksa Dua Eks Jaksa Agung Muda
Redaktur : Tim Redaksi