Demokrat Minta Politisasi Gedung Baru DPR Disudahi

JAKARTA - Politisi Demokrat, Herman Khaeron berharap kegaduhan soal pembangunan gedung baru DPR RI bisa segera berakhirAlasannya, gedung baru DPR yang diputuskan bakal dibangun dengan dana Rp 777 miliar itu bukan milik fraksi atau parpol tertentu, melainkan milik negara.

Kepada JPNN, Kamis (12/5), Ketua Departemen Kesra DPP Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR itu mengatakan, politisasi proyek gedung baru dengan dalih untuk kepentingan rakyat hendaknya bisa segera dihentikan

BACA JUGA: Dobel Bujet, 560 Anggota Dewan Dapat Pulsa Rp 151 Miliar

"Kegaduhan politik mengenai rencana pembangunan gedung DPR ini menjadi anehGedung tersebut bukan milik anggota DPR atau Fraksi tertentu, tapi milik rakyat," ujarnya, Kamis (12/5).

Menurutnya, sudah selayaknya gedung parlemen di Indonesia ditempatkan seperti gedung parlemen di negara lain yang dihormati, dijaga keamanannya dan bisa menjadi simbol sekaligus kebanggaan negara

BACA JUGA: Panwaslu Endus Indikasi Pelanggaran DPT

Bahkan gedung DPR RI saat ini, lanjut Herman, sudah tidak layak dari segi keamananSaking terbatasnya ruangan, sebut Herman, fungsi-fungsi gedung pun berubah.

"Misalnya lorong ke jendela yang berfungsi sebagai pencahayaan dan pintu evakuasi jika terjadi kebakaran, sekarang sudah tertutup

BACA JUGA: Tim Polhukam Pantau Kesiapan Pemilukada Ulang Kota Jayapura

Manajemen building-nya sangat lemah, tidak ada prosedur keselamatan jika suatu waktu terjadi kebakaran," tuturnya seraya menambahkan, dirinya tidak pernah mendapat safety breafing atau ada update safety training sebagai salah satu prosedur wajib yg harus diketahui dan dipahami oleh penghuni bangunan yang berisiko"Karena menghuni gedung bertingkat risikonya tidak sama dengan risiko gedung yang hanya satu lantai."

Karenanya, anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII yang meliputi Indramayu dan Cirebon itu berharap masyarakat tidak terpropokasi oleh individu atau sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat dengan mengusung isu gedung baru DPRBagaimana jika gedung baru DPR itu ternyata sarat penyimpangan?

"Kalaupun ditengarai ada penyimpangan dan motif lain pembagunan gedung DPR ini, marilah kita awasi bersamaSilahkan melapor ke aparat penegak hukum jika ada penyimpangan dan indikasi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di dalamnya," pungkasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Masih Hati-Hati, PPP Tunggu Koalisi