JAKARTA - Penyusunan anggaran belanja anggota dewan, menemukan dugaan penyimpangan dengan nilai miliaran rupiahMeski sudah bergaji tinggi, anggota DPR RI ternyata masih mendapat suplai dana untuk pengisian pulsa
BACA JUGA: Panwaslu Endus Indikasi Pelanggaran DPT
Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menemukan anggaran Rp 151 miliar untuk pengisian pulsa telepon seluler anggota dewan."Dana sebesar itu dobel bujet, karena dimasukkan di anggaran terpisah," kata Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA di Jakarta, kemarin (11/5).
Uchok menjelaskan, dana total Rp 151 miliar itu terbagi di anggaran untuk reses dan anggaran bulanan bagi anggota dewan
BACA JUGA: Tim Polhukam Pantau Kesiapan Pemilukada Ulang Kota Jayapura
Dana itu digunakan untuk lima kali reses anggota dewan, atau satu satu tahun periode sidang.Di anggaran reses itu, masih ada 'bonus' yang diberikan anggota DPR
BACA JUGA: PDIP Masih Hati-Hati, PPP Tunggu Koalisi
Itu berarti, rata-rata sekitar Rp 20 juta didapatkan anggota DPR untuk sekali masa reses"Jumlah itu hanya diberikan saat reses saja," ujarnya menegaskan.Tidak cukup disitu, masih ada anggaran komunikasi bulanan anggota dewanUchok menyatakan, satu anggota DPR juga mendapatkan alokasi sebesar Rp 14 juta setiap bulanJika dikalikan dana untuk satu tahun, anggaran komunikasi itu mencapai Rp 168 juta per tahun"Jika ditotal, satu anggota DPR mengantongi Rp 270 juta per tahun untuk pulsa," terangnya.
Jumlah Rp 270 juta untuk satu anggota dewan sudah begitu besarUchok menyatakan, jika dikalikan dengan 560 anggota DPR, negara harus mengeluarkan dana sebesar Rp 151 miliar setiap tahunnyaHal ini terlalu berlebihan karena untuk isi pulsa pribadi, anggota DPR masih membebani anggaran negara"DPR begitu sadar telah melakukan dobel bujet," ujarnya.
Jika dikaitkan dengan transparani, anggaran komunikasi ini juga sulit dipertanggungjawabkanUchok menyebut, anggaran penyerapan aspirasi atau reses, termasuk uang pulsa tidak memiliki akuntabilitas"Anggota DPR hanya mendapatkan gelondongan anggaran, tanpa mempertanggungjawabkan aspirasi apa yang diperoleh," tandasnya
Terkait hal itu, Wakil Ketua Anis membantah kalau setiap anggota DPR mendapat tunjangan pulsaApalagi, nilainya hingga sebesar itu"Kalau anggaran komunikasi, itu pun pengertiannya komunikasi politik memang ada, tapi nilainya juga tidak sebesar itu," kata Anis, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut
Meski tidak ingat nilai pasti anggarannya, politisi PKS ini khawatir data yang dilansir FITRA over komponen saat menghitungPoin-poin anggaran yang tidak seharusnya anggaran komunikasi dimasukkan"Enggak sebesar itu lah, setengahnya saja tidak," tandasnya.
Meski demikian, dia tetap menyambut baik masukan data dan kritik yang disampaikan FITRAHal tersebut, kata dia, pasti akan dijadikan salah satu bahan evaluasi"Nanti akan kami pelajari dulu lah," pungkasnya(bay/dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Provinsi Tapanuli Diprioritaskan
Redaktur : Tim Redaksi