JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat DPR pasang badan untuk menanggapi tudingan dari tokoh-tokoh lintasagama bahwa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sarat dengan kebohonganKetua FPD DPR, Jafar Hafsah, menyatakan bahwa tudingan itu harus dikoreksi
BACA JUGA: Kontraktor Proyek RJA Terancam Denda
"Kata kebohongan yang dilontarkan oleh beberapa pihak terhadap Pemerintah barangkali mesti dikoreksi atau dicermati ulang, karena tidak hanya bisa menjerumuskan pada fitnah, tetapi juga dapat mengaburkan apa yang menjadi substansi pesan," ujar Jafar kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/1).
Menurutnya, kata kebohongan yang dialamatkan kepada Pemerintah akan sangat memiliki nuansa politik
BACA JUGA: Soal Gayus, Marzuki Alie Ingatkan Jaksa Agung dan Kapolri
"Namun kami menyayangkan jika diberikan embel-embel sebagai bentuk kebohongan
BACA JUGA: FPN Desak Tutup Loket Verifikasi Parpol
Terlalu pagi untuk sampai pada kesimpulan kebohongan karena selain tidak sepenuhnya benar," tambah Jafar.Ia mencontohkan, saat ini perekonomian semakin membaik karena angka kemiskinan semakin menurunDirincikannya, pada 2009 angka kemiskinan mencapai 14,1 persenNamun pada 2010 turun menjadi 13,3 persen"Angka ini semakin berkurang dan terendah semenjak krisis ekonomi pada 1998," kata Jafar seraya menambahkan, pihaknya sangat yakin dengan target pemerintah menurunkan angka kemiskinan hingga tinggal 8-10 persen saja pada 2014
Selain itu, sambungnya, pemerintah juga terus melanjutkan berbagai program pro rakyat yang selama ini telah berjalanProgram tersebut diantaranya beras miskin (raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta bantuan dan perlindungan sosialSelain itu, sebut Jafar, pemerintah juga akan terus mengoptimalkan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).
Di samping itu, tambah Jafar, perekonomian nasional juga mengalami peningkatanJika pada tahun 2009 perekonomian tumbuh sebesar 4,4 persen persen, ternyata pada 2010 bisa tumbuh hingga 5,7 persen"Kita optimis ke depan akan terus mengalami peningkatan," sambungnya
Jafar pun juga menyinggung penyelesaian masalah Lapindo, yang juga disebut tokoh lintasagama sebagai salah satu contoh kebohongan pemerintah"Pemerintah dalam hal ini telah melaksanakan perannya dengan baik ketika mengambil alih sebagian persoalan ini dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana," tandasnya.
Jafar juga menyebut kualitas demokrasi semakin membaikAlasannya, karena semua indikator-indikator demokrasi menunjukkan peningkatan kualitas seperti kebebasan pers, pemilu yang demokratis, penegakan hukum, partai politik yang semakin aspiratif, dan masyarakat sipil yang semakin mendapatkan tempat
Sedangkan menyangkut soal kasus mafia pajak Gayus Tambunan, Jafar mengatakan, harus ada tenggat waktu untuk menuntaskannya"Sekiranya pada batas waktu yang telah ditentukan belum ada kemajuan yang signifikan, ini menjadi pertimbangan bagi Presiden untuk mengevaluasi pejabat yang terkait," pungkasnya(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tjahjo Ingin Repdem Bergaya Demonstran
Redaktur : Tim Redaksi