Demokrat: PT 4 Persen Jalan Tengah

JAKARTA - Kisruh soal besaran ambang batas atau Parliamentary Treshold (PT) dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), sepertinya akan terus meruncingSetelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan tidak setuju dengan besaran PT di atas 3 persen dan menganggap itu tidak mem-Bhineka Tunggal Ika-kan parlemen, Partai Demokrat malah sebaliknya

BACA JUGA: Golkar Larang Kader Maju Pilkada Lewat Jalur Pribadi

Partai yang sama-sama tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pendukung pemerintah, itu beda pendapatPartai binaan Susilo Bambang Yudhoyono itu terang-terangan mendukung usulan pemerintah yang menginginkan besaran PT 4 persen dalam RUU Pemilu.

"Kaitan dengan masalah  PT dimana pemerintah dan Partai Demokrat mendukung 4 persen, itu merupakan jalan tengah," tegas Ketua DPP PD Ruhut Sitompul, kepada pers, Kamis (3/11), di Jakarta.

Ruhut menegaskan, seharusnya juga keinginan Partai Golkar dan PDI Perjuangan yang meminta PT 5 persen harus dihormati.  Bahkan, terang dia, angka 5 persen yang diusulkan  PG  sudah seperti harga mati.

"Kita semua sama-sama tahu

BACA JUGA: PKB tak Sudi Ikuti Keinginan Demokrat

Sahabat dalam Setgab ada yang minta 2,5 persen sampai 3 persenDi sini kami ambil 4 persen sebagai jalan tengah

BACA JUGA: DPP PPRN Imbau Kader Tak Berbuat Anarkhis

Siapapun, kita harus siap hadapi PT 4 persenKami mohon dalam suasana politik seperti ini, hati boleh panas kepala tetap dingin," ungkap Anggota Komisi III DPR RI, itu.

Kenapa demikian? Ruhut menegaskan, kalau dihayati lebih mendalam kenaikan PT menjadi 4 persen itu, bukan saja menjadi tantangan partai kecil"Tapi partai besar menengah dan kecilMarilah kita hadapi PT ini, agar kita terus berkonsolidasi sampai akar rumput supaya dapat 4 persenSebaiknya positif thinkingSebagian partai minta 3 persen, saya sedih, karena di luar sudah katakan punya capres, jadi apalagi? Sudahlah," ungkapnya.

Ia mengatakan, demi kebersamaan partai besar dan kecil, tidak usah lagi ada yang menganggap PT 4 persen adalah sebuah tindakan inkonstitusional, melanggar kaitan demokrasi dan hal lain"Kita  sudah rasakan, sistem pemerintahan kita yakni presidensialPresidensial kalau modelnya dilaksanakan gaya parlementer apa yang terjadi? Ya terjadi seperti sekarangSaya selalu dukung penggagas dan pendiri Partai Demokrat Pak SBYSaya tidak bisa bayangkan kalau bukan figur pak SBY bagaimana menjalankan roda pemerintahan dengan banyak partai seperti sekarang ini," ungkapnya.

Dia menegaskan, kalau dikatakan tidak mem-Bhineka Tunggal Ika-kan parlmemen, itu tidak tepat"Kalau kita sama semua bisa 4 persen dan beda tipis kemenangan itu bisa golNah disini konsolidasi harus baik, pengalaman 2009, kami 21 persen, Partai 19 persen dan PDI P juga mendekat 19 persenPKS di bawah 10 persenPAN tidak usah khawatir, mungkin pengalaman sebelumnya  di luar dugaan suara mereka disusuli PKSSuasana politik sekarang rakyat sudah cerdas, yang penting kita kerja yang baik untuk rakyat dan lakukan konsolidasi partai," tuntasnya(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendaftaran Bakal Calon Pilkada Aceh Ditambah Seminggu