JAKARTA - Dorongan agar Presiden SBY mencopot para menteri yang tidak berkinerja optimal semakin kuat terdengar dari kalangan internal Partai DemokratUsia Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang kini mencapai satu tahun dinilai sebagai momentum yang sangat tepat untuk melakukan reshuffle.
"Kalau presiden menilai ada menteri yang nggak berbakat, sekaranglah waktunya
BACA JUGA: Minta Rekrut Etnis Minoritas jadi Anggota TNI
Setahun, sudah ketahuan kok kerja para menteri itu," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kompleks parlemen, Senayan, kemarin (22/9).Dia menegaskan, pada prinsipnya reshuffle merupakan domain hak prerogatif presiden
BACA JUGA: Politisi Senayan Kompak, Istana Teledor !
Termasuk, pos kursi menteri apa saja yang ingin diganti.Dia juga berpandangan, bila reshuffle dilakukan sekarang, nilai kemanfaatannya cukup besar
BACA JUGA: MK Copot Jabatan Jaksa Agung
Karena itu, reshuffle diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan kinerja kabinet"Pemerintahan itu tinggal empat tahunJadi, kalau reshuffle sekarang, ada reasoning (alasannya, Red)," tegasnya.Menurut dia, KIB jilid I mendapatkan langkah awal yang lebih baik daripada kabinet saat iniKIB jilid II, lanjut dia, pada awal perjalanan sudah digoyang berbagai masalahMisalnya, kasus bailout Bank CenturyAkibatnya, performa kabinet secara keseluruhan tampak tidak optimal"Sampai yang pintar pun jadi goyahMaka, kalau mau pasang gigi dua atau tiga (reshuffle), sekarang waktunya," ucap Mubarok, menegaskan lagi pandangan itu.
Siapa saja menteri yang perlu di-reshuffle? "Dasarnya bisa evaluasi UKP4 yang dipimpin Pak Kuntoro Mangkusubroto, bisa juga dari SMSTapi, semua berpulang kepada Presiden SBYKalau yang lain itu, semua analisis-analisis saja," tutur diaDia lantas menegaskan bahwa Partai Demokrat pun tidak mengetahui kepastian reshuffle tersebut.
Menyangkut nasib dua menteri dari Partai Demokrat, Menteri ESDM Darmin Zahedy Saleh dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi yang baru-baru ini dihantam isu tak sedap mengenai perselingkuhan, dia menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak benarMenurut dia, Partai Demokrat tidak berkompromi soal korupsi dan moralTapi, jelas dia, tentu partai selalu mengedepankan prinsip praduga tak bersalah.
"Setelah dicek, ternyata itu cuma rumor yang nggak benar," ucap diaArtinya, posisi dua menteri tersebut dalam konteks moralitas masih aman? "Insya Allah Amantubillah (Aku beriman kepada Allah, Red)," kata Mubarok, lantas tertawa lepas.
Secara terpisah, Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq yakin tidak ada agenda reshuffle dari Presiden SBYTerutama, reshuffle terhadap menteri berlatar belakang PKSDia menyebut SBY memiliki komitmen khusus dengan PKS soal reshuffle"PKS berpegangan pada pernyataan Pak SBYKalau ada reshuffle, Pak SBY bilang ke PKS," ujarnya.
Sampai saat ini, imbuh dia, tidak ada sepatah kata pun yang resmi keluar dari SBY soal reshuffleKalaupun ada, mungkin yang diganti bukan menteri dari PKS"Sampai saat ini belum ada," tegas Mahfudz(pri/bay/c11/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkeu Bela Anggaran Kunker ke Luar Negeri
Redaktur : Tim Redaksi