JAKARTA - Bergulirnya wacana seputar hak angket mafia pajak jilid II, ditanggapi secara beragam oleh berbagai kalanganKelompok pendukung pemerintah menganggap alasan pengajuan angket kali ini tidak begitu kuat
BACA JUGA: Marzuki Nasehati Nazaruddin
Sementara itu sebagian kalangan kritis di DPR, menilai tebang pilih dalam penuntasan kasus pajak merupakan prakondisi yang memadai untuk mendorong usulan hak angket.Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir, mengatakan, diabaikannya kasus-kasus yang melibatkan unsur petinggi negara menunjukkan sebenarnya pemerintah tidak serius menjalankan komitmennya dalam memberantas korupsi dan mafia perpajakan
Sebagaimana diberitakan, kasus penggelapan pajak Ancora yang turut menyeret nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan belum ditindaklanjuti hingga detik ini.
Oleh karena itu, Nudirman membantah tudingan sebagian pihak yang menganggap usulan angket pajak jilid II ini tidak memiliki agenda yang jelas
BACA JUGA: Dicopot, Nazaruddin Tetap Anggota DPR
Dirinya justru balik menantang pihak-pihak yang meragukan muatan angket pajak iniPolitisi Golkar ini mengaku sedang menjajaki untuk menggalang dukungan dari beberapa anggota DPR untuk mematangkan usulan angket terkait kasus-kasus perpajakan ini
BACA JUGA: Demokrat Belum Tentukan Pengganti Posisi Bendum
Pihaknya optimis, batasan minimum jumlah inisiator angket pajak seperti yang diatur dalam UU Susduk dapat terpenuhi.“DPR sangat bisa mendorong untuk mengusung hak angket iniKalau inisiator pertama angket 25 orang saya kira tidak terlalu susahKita ajak anggota Dewan yang getol untuk membenahi perpajakan,” imbuhnya.
Nudirman khawatir jika angket pajak bergulir, bakal banyak pihak-pihak yang mencoba mementahkan di tengah jalanHal itu belajar dari pengalaman sebelumnya, lanjutnya, banyak politisi Senayan yang seringkali melakukan manuver-manuver tertentu untuk menghambat bergulirnya usulan hak angket.
“Sudah ketahuan lah siapa dan partai mana yang akan mati-matian menjegal hak angket pajakKita bisa lihat dari penolakan angket pajak sebelumnya kanTapi insya Allah dari fraksi kami, Partai Golkar konsisten untuk mengungkap hal ini demi kepentingan pajak negara,” tutupnya.
Di sisi lain, politisi Partai Demokrat secara tegas memang sering menantang sebagian anggota DPR yang berniat mendorong kembali wacana angket iniMereka mengaku siap menggagalkan seandainya usulan ini benar-benar akan diajukan dalam sidang paripurna DPRPartai pendukung pemerintah ini menilai manuver politik beberapa anggota DPR sebagai langkah kontra produktif yang bertujuan menghambat jalannya pemerintahan semata.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didi Irawadi SyamsuddinMenurutnya, sebagian kalangan legislatif yang bersikukuh mengusung kembali hak angket pajak ini terlalu memaksakan ambisi pribadi dan kelompoknya“DPR ini sudah jadi sorotan publikMaka jangan ditambah lagi dagelan dan manuver politik sesaat yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat,” tegasnya, Senin (23/5)
Menurut anggota Komisi III DPR ini, para penggagas angket pajak tidak memiliki agenda yang jelas karena segala sesuatunya serba dipaksakanMeskipun demikian, Didi tidak menyangkal telah terjadi stagnasi dalam upaya penegakan hukum di sektor pajakPenyelesaian kasus mega skandal Gayus Tambunan belum mampu membongkar jaringan mafia pajak yang sebenarnyaBanyak pula kasus pajak besar lainnya seperti penggelapan pajak perusahaan Ancora yang belum ditangani secara serius oleh Ditjen Pajak
“Kita terus terang tidak memungkiri jika saat ini proses hukum dalam beberapa kasus pajak belum maksimal betulKita terus mendorong agar dilakukan perbaikan-perbaikanSehingga, diharapkan penyelesaian kasus pajak ini bisa secepatnya ditangani secara baik dan komprehensifKalau ada kelambanan memang betul adanya seperti itu, dan kami menyesalkan kenapa itu terjadi,” pungkasnya(dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nazaruddin Didepak dari Kursi Bendum Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi