jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat menolak uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Budi Gunawan dilanjutkan. Pasalnya, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.
"Demokrat memberikan nota keberatan, minta fit and proper tidak dilanjutkan setelah ada keputusan KPK," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman usai rapat pleno komisi di Gedung DPR, Selasa (13/1).
BACA JUGA: Jerat Budi Gunawan Bukan Karena Momentum Suksesi di Polri
Menurutnya, tidak etis jika seorang tersangka korupsi menjadi peserta uji kelayakanu dan kepatutan. Pasalnya, rawan berkembang liar dan jadi fitnah bagi pihak-pihak yang terlibat.
Karena itu, Demokrat juga berharap Presiden Joko Widodo mencabut SK penunjukan Budi Gunawan. "Kami Demokrat minta presiden cabut kembali sebelum ada sikap politik lebih lanjut," terangnya.
BACA JUGA: Politikus PAN: Ini Dampak Jokowi tak Konsisten
Meski begitu, lanjut Benny, Fraksi Demokrat tetap akan ikuti uji kelayakan dan kepatuan besok. Pasalnya, hal tersebut sudah jadi keputusan rapat pleno komisi.
"Pendapat Demokrat minoritas, mayoritas fraksi ingin tetap lanjut. Alasannya praduga tak bersalah," pungkas Benny. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Menkopolhukam Minta Masyarakat Kedepankan Asas Praduga tak Bersalah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Massa Honorer K2 Mulai Mengalir ke Jakarta
Redaktur : Tim Redaksi