JAKARTA - Tarikan kepentingan politik berpotensi besar akan ikut bermain dalam seleksi akhir calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR dalam waktu dekatPartai Demokrat juga telah ikut berpesan agar siapa pun kandidat yang terpilih nanti harus berani mengusut kasus pajak.
"Harus berani membongkar kasus megatriliun mafia pajak serta kasus manipulasi yang melibatkan Gayus Tambunan," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irwadi Syamsuddin, Minggu (29/8) kemarin
BACA JUGA: Grand Design Otda Bukan Patokan Pemekaran
Dia menyatakan, pengusutan secara tuntas berbagai kasus pajak harus menjadi prioritas KPK ke depan.Pernyataan tersebut disampaikan tepat sehari setelah Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie memberikan pernyataan tegas agar siapa pun yang terpilih harus mampu menyelesaikan kasus Bank Century
Seperti diberitakan selama ini, kasus yang diduga melibatkan Wapres Boediono dan mantan Menkeu Sri Mulyani itu juga kerap dikait-kaitkan dengan keterlibatan Partai Demokrat.
Namun, Didi Irwadi tidak kalah tegas
BACA JUGA: Dirjen Listrik jadi Tersangka Korupsi Lagi
Ketua Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat itu menyatakan, pengungkapan menyeluruh kasus pajak juga sangat pentingDi antara deretan pengusaha yang sempat disingung-singgung diduga terkait dengan persoalan pajak adalah Aburizal Bakrie
BACA JUGA: DPR Tidak Bisa Tolak Dua
"Konon, memang diduga kuat melibatkan beberapa perusahaan milik pengusaha sekaligus konglomerat besar negeri ini," sebut Didi.Menurut dia, masalah-masalah yang berkaitan dengan perpajakan jika lamban ditindaklanjuti akan berdampak besar terhadap kelangsungan bangsaMasyarakat menjadi semakin enggan membayar pajak"Pajak adalah urat nadi ekonomi," tandas putra mantan Sekjen Demokrat Amir Syamsuddin itu.
Tarikan kepentingan antara Demokrat dan Golkar dalam seleksi yang diperebutkan Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas memang sudah mulai terasaTerakhir, Fraksi Partai Golkar mengingatkan pula kepada pemerintah agar tidak melakukan intervensi dalam seleksi yang dilakukan Komisi III DPR itu"Seleksi KPK harus objektif dan independenPemerintah harus menahan diri untuk tidak intervensi," kata Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, kemarin (29/8).
Menurut dia, Bambang dan Busyro merupakan kandidat pimpinan KPK yang mumpuniNamun, belakangan, Busyro diduga sebagai kandidat pimpinan KPK jagoan pemerintahDugaan itu muncul setelah calon pimpinan KPK yang lain, mantan anggota Wantimpres Jimly Asshiddiqie, gagal lolos tes wawancaraKeberadaan Busyro saat ini tidak boleh menjadi alat pemerintah untuk meloloskan misinya"Jangan sampai ada pemaksaan dari fraksi pemerintah dalam seleksi ini," tegas Bambang.
Bambang menyatakan, saat itu adalah momentum bagi pemerintah dan DPR untuk menjadikan pemilihan ketua baru KPK sebagai pemulihan dan penguatan peran serta fungsi KPKPeran dan fungsi KPK beberapa waktu terakhir dinilai melemahItu akibat terhentinya proses hukum skandal bailout Bank Century dan upaya memojokan posisi para wakil ketua KPK dengan isu dugaan suap.
Untuk mewujudkan good governance, kata Bambang, pemerintah, DPR, dan rakyat Indonesia membutuhkan KPK yang tangguh dan militanSebab, tantangan saat ini tidak lagi sekadar memburu koruptor, tetapi juga menangkal serangan balik para koruptor"Calon pimpinan KPK harus siap mati, khususnya dalam menuntaskan skandal bailout Century yang diduga melibatkan jantung kekuasaan," ujarnya.
Tantangan lain yang tak kalah strategis ialah meraih kembali kepercayaan dan keyakinan rakyat atas komitmen serta konsistensi penegakan hukum di negara iniPotret moral dan kinerja institusi penegak hukum kita sudah membuat rakyat pesimistis terhadap agenda penegakan hukum"Pimpinan KPK yang baru dituntut untuk bisa memulihkan KPK," tandas Bambang(dyn/bay/c4/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keluarga Bawa Syaukani Pulang Kampung
Redaktur : Tim Redaksi