Demokrat : TK Saja Tak Tanda Tangan

JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat di DPR akhirnya bersikap setelah merasa tersudut dengan berbagai pemberitaan soal bergulirnya usulan penggunaan hak angket Bank CenturyDemokrat menganggap angket belum perlu

BACA JUGA: Angket Century Diparipurnakan 1 Desember

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, mengatakam bahwa selama pihaknya membiarkan berbagai tekanan terhadap Demokrat karena tidak mendukung angketBank Century diputuskan oleh KKSK sebagai bank gagal berdampak sistemik dan otomatis dipindahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Kenapa kami tidak dukung angket, karena itu ada saatnya tapi bukan sekarang

BACA JUGA: Kader Tunggu Isyarat Megawati

Ada saatnya nanti," ujar Achsanul kepada wartawan di pressroom DPR RI, Jumat (20/11).

Menurutnya, jangan sampai program 100 hari pemerintah terganggu hak angket ini"Ada kelompok yang ingin melibatkan SBY dalam masalah ini

BACA JUGA: Politisi Demokrat Tantang Buyung Cs

Ada yang mempertanyakan mengapa SBY tidak buat Perpu untuk UU PPATKKalau semua transaksi dibuka akan bahaya untuk kepercayaan bankTidak akan ada orang yang mau invesitasi ke Indonesia," ulasnya.

Sedangkan Ruhut Sitompoel yang ikut mendampingi Achsanul mengingatkan agar hak angket tidak sembarangan digulirkanAlasan Ruhut, banyak usulan angket yang terkesan main-main saja dan tak jelas juntrungnya.

"Kita patuh pada mekanisme yang berkaitan dengan Bank Century, kita mau hak angket ini tidak ditempatkan sembaranganBanyak angket yang digulirkan tetapi layu sebelum berkembangKita mengajak untuk menunggu hasil audit BPK," ulasnya.

Ruhut yang juga anggota Komisi III DPR ini menambahkan, hak angket adalah senjata pamungkasRuhut menuding penggagas angket adalah anggota DPR periode 2004-2009 yang tidak sadar sudah banyak hak angket mubazir"Kok sembarangan mengajukan angket, apa mau cari popularitas? Taufik Kiemas saja tidak tanda tangan," ucapnya.

Ruhut menilai Taufik Kiemas yang juga Ketua Departemen Pertimbangan Pusat PDIP yang sering disebut dengan inisial TK itu tidak ikut menandatangani usulan angket karena paham etika politik"Karena ada etika politikAda dukungan Demokrat Pak Taufik Kiemas jadi ketua MPR," ucap Ruhut.

Karenanya Ruhut mengingatkan agar partai-partai pendukung koalisi di pemerintahan SBY tidak bermain di dua kaki"Jangan KKO alias kanan kiri oke," tukasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Masih Seperti Dulu dengan Fungsi Terbatas