JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mulai kehilangan kesabaran terhadap banyaknya kritik yang menyerang komisi yang dia pimpin, termasuk dari Tim 8 yang dipimpin Adnan Buyung NasutionPolitikus dari Fraksi Partai Demokrat ini bahkan berani menantang anggota Tim 8 untuk debat terbuka guna meluruskan pemahaman hukum di antara mereka
BACA JUGA: DPD Masih Seperti Dulu dengan Fungsi Terbatas
"Saya ingin menantang Anies Baswedan, Adnan Buyung, dan semua Tim 8 untuk debat terbukaDia mengakui, keberaniannya untuk menantang debat karena merasa dipojokkan oleh statement Tim 8 akhir-akhir ini yang dinilai mengadu dia dengan rakyat
BACA JUGA: PDIP Klaim Didukung 5 Fraksi
Untuk itu, Benny tidak ingin lagi ada saling mengolok dari belakangMengenai tempat, Benny menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8 untuk menentukan
BACA JUGA: Wiranto Masih Pilihan Utama Hanura
"Tempatnya ya di DPR-lahTapi, kalau mereka mau tempat lain, silakan tentukan! Kita kan penantang," katanya.Bukan cuma itu, Benny juga mengaku siap dicopot dari posisinya demi membela hal yang diyakini benar, dan untuk keadilan"Jangan minta saya dicopotKarena, saya siap dicopot untuk membela keadilan."
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera memberikan sikap dan pernyataan terhadap rekomendasi dari Tim 8"Fakta dan temuan Tim 8 tersebut harus segera disikapi oleh presidenJangan hanya mau membentuk, tapi rekomendasinya tidak disikapi," ujarnya.
Menurutnya, sikap presiden sangat penting, karena perseteruan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan yang terjadi sekarang ini bukan hanya menjatuhkan kredibilitas penegak hukum, tetapi juga kredibilitas hukum Indonesia secara keseluruhan"Hukum kita berada dalam titik nadir yang paling rendah," tegasnyaSelain itu, perhatian terhadap kasus ini bukan hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeriMedia asing, kata Pramono, juga ramai menyoroti kasus yang menyeret dua pimpinan KPK non aktif, Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah tersebut"Saya juga mendengar dari BBC, CNNSepertinya ada sesuatu yang salah dengan negara kita sebagai negara hukum," katanya.
Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengusulkan digelarnya rapat konsultasi Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi dengan presiden guna membahas perseteruan ketiga lembaga negara tersebut"Pimpinan DPR agar cepat menyampaikan hal ini kepada presidenUntuk tempat pelaksanaannya dapat bergantian apakah di Istana Presiden atau DPR," katanya.
Dia menyatakan, forum konsultasi merupakan kebiasaan DPR dengan presiden yang konstitusionalApalagi, masalah saat ini sudah menyangkut antar lembaga yang semakin membahayakan sistem hukum di IndonesiaSenada dengan Pramono, pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Widjaya menyatakan, kunci untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus KPK, Polri, dan Kejaksaan berada di tangan Yudhoyono, karena baik Polri maupun Kejaksaan Agung merupakan institusi yang berada di bawah presiden.
Dengan demikian, jika presiden berniat untuk menyelesaikan persoalan, sesuai dengan rekomendasi Tim 8, Yudhoyono bisa memberikan arahan kepada Polri dan Kejagung untuk menghentikan kasus tersebut"Itu bukan berarti intervensiKalau kasus sudah di pengadilan, baru tidak bisa diintervensi, karena sudah masuk ranah yudikatif," terangnyaYunarto menandaskan, langkah ini harus dilakukan secepatnya, bila tidak ingin berlarut-larut dan membuat citra pemerintahan terganggu"Publik akan melihat dan menilai bahwa presiden tidak tanggap dalam mengatasi persoalan ini," tegas(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi III DPR Dipandang Sangat Lemah
Redaktur : Soetomo