BANDARLAMPUNG - Sistem kesultanan Jogjakarta harus tetap dipertahankan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak model dalam sistem pemilihan kepala daerah
BACA JUGA: DPR Ganti Pembatalan Tiket Kunker
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, perpaduan sistem monarki dapat diselaraskan dengan azas demokrasi yang selama ini diterapkan
BACA JUGA: Internal DPR Ributkan RUU Parpol
Ini bukan menimbulkan kontroversi atau polemik, tetapi mencari titik temu dari perbedaanDilansir Radar Lampung (grup JPNN), Anas juga menegaskan, tidak ada persoalan pribadi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X
BACA JUGA: Partai Kecil Himpun Kekuatan
Presiden SBY, kata Anas, sangat memahami sistem kesultanan JogjakartaSehingga untuk membangun sistem itu, butuh upaya mencari titik temuDan pernyataan itu bukan menciptakan kontroversi terkait status kesultanan yang dimaksud”Wacana keistimewaan Jogja seharusnya dilakukan dengan cara eleganJangan langsung terpancing dan bereaksi sehingga menimbulkan opini publik berlebihan,” ujar Anas yang dalam kesempatan itu didampingi Sekjen PD, Edhie Baskoro Yudhoyono
Karenanya mantan Ketua Umum PB HMI ini merasa yakin RUUK Jogja akan segera diselesaikan tanpa mengurangi keistimewaan Jogja”Saya yakin ini tidak akan mengurangi keistimewaan JogjakartaDan pada prinsipnya bagaimana mewujudkan format dan konstruksi kelembagaan daerah yang arif guna menggabungkan warisan tradisi keraton dengan sistem demokrasi yang telah berkembang,” kata dia.(ful)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Jamin Reshuffle Bakal Perkuat Koalisi
Redaktur : Tim Redaksi