jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI) menargetkan membina 150 Desa Migran Produktif (Desmigratif) pada 2019.
Menaker M. Hanif Dhakiri mengatakan, jumlah ini meningkat pesat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya dimana pada 2017 sebanyak 120 desa dan 130 desa pada tahun ini. "Sejak di luncurkan program Desmigratif tahun 2017, Kementerian Ketenagakerjaan berhasil membina 120 desa, kemudian pada tahun 2018 membina 130 desa dan rencananya 150 desa pada 2019," ungkap M. Hanif Dhakiri, Selasa (5/6).
BACA JUGA: Tiga Jenis Sanksi Bagi Perusahaan Telat Bayar THR
Dijelaskan, Desmigratif merupakan upaya terobosan Kemenaker yang bekerjasama dengan Kementerian, Lembaga dan swasta dalam memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi calon TKI atau TKI di desa yang menjadi kantong-kantong TKI. Mereka mampu memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
Untuk mengukur dan mengidentifikasi implementasi keberhasilan dari Program Desmigratif. Tim Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker terjun langsung ke lapangan dengan mengunjungi 9 desa secara acak mewakili dari Jawa dan NTT.
BACA JUGA: Menaker Dengarkan Curhat Komunitas Anak Muda Depok
Sembilan Desa Migran Produktif yang di kunjungi adalah Desa Kenanga - Indramayu, Rawaurip – Cirebon, Kuripan – Wonosobo, Lipusari – Wonosobo, Brongkal & Arjowilangun – Malang untuk wilayah Jawa. Sedangkan NTT, Desa Helanlangowuyo & Riangkemie – Flores, Desa Ranggatalo – Ende.
Hasil kunjungan Tim Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK ke 9 desa ini secara umum tidak jauh beda dengan hasil identifikasi yang di lakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Tenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenagakerjaan. Didapati implementasi dari empat pilar program desmigratif, yaitu Layanan Migrasi, Usaha Produktif, Communit Parenting & Koperasi belum berjalan sempurna seperti yang diharapkan.
BACA JUGA: Bandingkan TKA dengan TKI, Menaker: Siapa Menyerbu Siapa?
"Masih perlu pembenahan dengan bervariasi pembenahan tergantung dari karakter dan potensi masing- masing desa. Dan tidak kalah pentingnya peran pemerintah desa karena mereka garda terdepan keberhasilan program ini," ujar Maruli Apul Hasoloan, Ditjen Binapenta Dan PKK.
Salah satu keberhasilan program desmigratif ini tergambar dari Desa Kenanga, Indramayu, Jawa Barat. Karenanya desa ini terpilih menjadi pilot project program Desmigratif nasional. "Kini dengan adanya layanan informasi migrasi, para TKI bisa mendapatkan informasi yang jelas, prosedur yang baik dan benar bukan melalui calo yang dengan manipulasi data," kata Kepala Desa Kenanga, Darpani SH.
Hal ini juga telah mengurangi gerak dari calo atau pekerja lapangan (PL) yang memberatkan calon TKI dengan modus memberikan kemudahan pengurusan dokumen, paspor dan bahkan dapat memberikan uang saku saat keberangkatan. Padahal, semua biaya akan di perhitungkan berikut dibebani bunga saat pengembalian.
Sementara dari sisi usaha produktif, di desa Kenanga telah sukses mengembangkan kewirausahan dan koperasi untuk membantu pendampingan permodalan, produksi hingga pemasaran. Seperti produksi dan pemasaran rempeyek Kenanga Mandiri, manisan mangga, krupuk kulit ikan, tas, bros dari kain perca dan berbagai produk lainya.
"Dengan kegiatan usaha produktif ini para TKI dan keluarga di kampung dapat membangun desanya dan paradigma untuk kembali ke luar negeri sebagai TKI dapat dikikis secara perlahan," ujar Winah, petugas Desmigratif Desa Kenanga.
Upaya menumbuhkembangkan usaha mandiri di desa sangat berkaitan erat dengan kegiatan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di desa Kenanga. Hal ini turut didukung dengan pengembangan potensi anak TKI melalui edukasi/ Community Perenting.
Kemenaker menyediakan Rumah Edukasi TKI yang berisi kegiatan kelas bahasa asing untuk anak, perpustakaan dan pendidikan computer yang semuanya didampingi oleh petugas desmigratif secara gratis. Hal ini agar anak – anak ini dapat mengikuti perkembangan global di dunia kerja dan kemampuan lebih untuk mendapatkan lapangan kerja tanpa harus menjadi TKI.
Sedangkan untuk menghapus rentenir di desa Kenanga, dibentuk Koperasi untuk masyarakat. Kelompok usaha produktif langsung di sokong oleh pemerintah desa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di tambah pendampingan permodalan dan pengaturan keuangan di koperasi Kenanga oleh PT Pos, bank BRI dan bank BNI 46. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TKA di Indonesia Lebih Sedikit Dibanding Negara Lain
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad