Desak Penempatan Atase Perpajakan

JAKARTA — Menteri Keuangan mengusulkan perlunya penunjukan atase khusus bidang perpajakan guna membantu atase bidang keuangan yang telah ada untuk ditempatkan di berbagai negara lainHal ini diungkapkan Kepala Biro Organisasi dan Tata laksana Kementrian Keuangan, Samsuar Said, pada acara rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, Rabu (17/2), untuk membahas tentang evaluasi terhadap kinerja dan keberadaan atase teknis.

"Usulan ini merupakan titipan khusus Menteri Keuangan agar hendaknya bisa disetujui

BACA JUGA: Sambas Siapkan 18 Ribu Hektar Lahan Tebu

Baik oleh kementrian luar negeri dan juga kalangan dewanAtase khusus bidang perpajakan ini penting guna pengembangan perekonomian dan penguatan keuangan dalam negeri," ujar Samsuar.

Lebih lanjut dikatakannya, atase khusus bidang perpajakan ini akan ditempatkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Jepang dan Hongkong

BACA JUGA: Harga Sawit Melonjak

Alasannya, karena negara-negara tersebut merupakan sentral keuangan dunia

Dengan penempatan atasa perpajakan di negara-negara yamng menjadi pusat keuangan dunia, diharapkan banyak hal yang bisa dilakukan kementrian keuangan

BACA JUGA: Task Force ACFTA Harus Optimal

"Mulai dari melakukan pengamatan dan juga analisa teknis untuk dalam negeriJadi bisa saja di satu negara akan ada dua atase, yakni atase keuangan dan atase khusus bidang perpajakan," cetusnya.

Dalam kesempatan yang sama Samsuar juga mengatakan bahwa keberadaan atase keuangan yang saat ini ditempatkan di empat negara dinilai masih sangat kurangHarusnya, atase keuangan berada di seluruh negara yang dinilai memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem keuangan dalam negeri.

"Saat ini atase keuangan baru ada di Tokyo, Hongkong, Belgia dan SingaporeHarusnya atase kementrian keuangan ini diperbanyak lagi diberbagai negara, karena keberadaan atase ini menjadi penggerak di lapangan," tandas mantan Kepala Biro Humas Departemen Keuangan itu.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BSN Usul Pemerintah Buat UU