Desakan Reshuffle Dinilai Tak Logis

Jumat, 11 Maret 2011 – 10:41 WIB

JAKARTA - Isu perombakan kabinet semakin tenggelamKali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara langsung

BACA JUGA: Eksepsi Kandas, Sidang Baasyir Berlanjut

Dia menilai, desakan reshuffle tersebut kurang logis
"Sebab, sampai satu titik, seolah-olah saya dipaksa, diharuskan, didikte untuk segera melaksanakan reshuffle

BACA JUGA: MA Jamin Kualitas Pengganti Arsyad

Kemudian, apa yang saya dengarkan, mengapa (proses reshuffle) lambat," papar SBY sebelum memulai sidang kabinet di Kantor Presiden kemarin (10/3).

Menurut SBY, hal tersebut dinilai ganjil
Alasannya, reshuffle bukan merupakan tujuan

BACA JUGA: RSCM Sukses Transplantasi Hati

"Reshuffle itu boleh disebut sarana," katanyaReshuffle bisa dilakukan jika ada alasan dan urgensi yang jelas agar kabinet makin efektif dalam menjalankan tugasnya.

SBY lantas mencontohkan, tiga kali reshuffle pada masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I (2004 "2009) "Tapi, mengharuskan presiden harus reshuffle, harus cepat dengan jadwal sendiri, itu sesuatu yang kurang logis," imbuh SBY.

Apalagi, lanjut SBY, dalam sistem kabinet presidensial, pengangkatan dan pemberhentian menteri menjadi hak prerogatif presiden"Saya belum pernah, belum pernah mengatakan bahwa ya bulan depan akan ada reshuffle, minggu ini akan ada reshuffle," tegas SBY.

Jika dilakukan reshuffle, yang menjadi rujukan adaalah kontrak kinerja dan pakta integritas yang sudah ditandatangani setiap menteri"Tetapi, sebelum saya mengatakan saya akan melakukan reshuffle, tentu tidak bisa setiap jam, tiap talk show, terus menodong agar presiden melaksanakan reshuffle segera," kata SBY.

Penegasan SBY itu disampaikan hanya berselang sehari setelah melalui Mensesneg Sudi Silalahi (9/3) menjelaskan tidak akan melakukan reshuffle dalam waktu dekatDia juga mengatakan, nama-nama menteri yang beredar bakal diganti dan nama penggantinya tidak berasal darinya.

Selain itu, SBY menegaskan bahwa kabinet bukan merupakan tempat giliran atau tempat untuk ganti berganti"Jadi, manakala ada anggota kabinet yang satu dua hal tidak berlanjut, itu disebabkan situasi, bukan karena gilirannya sudah cukup dan giliran yang lain," urainya.

Dengan penjelasan itu, SBY meminta jajaran menteri KIB II tidak terpengaruh oleh isu mengenai reshuffle dan fokus kepada tugas masing-masingDia juga meminta masyarakat bersabar, berpikir jernih, dan logis"Terutama bagi mereka yang terus menggoreng isu reshuffle ini, dengan persepsi sendiri-sendiri," katanya"Saya akan lakukan reshuffle itu manakala diperlukanTidak perlu dipaksa-paksa, harus minggu ini, harus minggu depan."
  "
Koalisi di Eksekutif dan Legislatif

Selain isu reshuffle, dalam pengantar sidang kabinet kemarin SBY menyinggung masalah penataan kembali koalisi yang sedang dilakukannyaYakni, komunikasi dengan pimpinan parpol anggota koalisi secara bergantian"Termasuk pihak-pihak lain yang patut saya ajak berkomunikasi, meskipun tidak menjadi bagian dari koalisi," kata SBY.

SBY mengatakan telah melakukan evaluasi selama 1,5 tahun, mendapatkan pandangan, usul, dan rekomendasi terkait koalisi"Saya berkesimpulan, memang koalisi ini harus dibenahi, harus ditata kembali," ucapnya.

SBY sempat menyitir pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 yang menyebutkan, banyak definisi tentang bangsa sebagai perbandinganYaitu, mereka yang berkehendak untuk bersama"Kalau sejak awal punya kehendak (sama), sikapnya, jiwanya, perilakunya, ya mencerminkan memang berkoalisi," tuturnyaBegitu juga jika mengambil sikap sebagai oposisi.

Tidak hanya itu, SBY juga membawa fotokopi kesepakatan parpol-parpol yang bergabung dalam koalisi bersama dengan presidenDia lantas membacakan bunyi alinea pertama kesepakatan ituPada hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober 2009, kami pimpinan partai politik (X) telah bersepakat untuk berkoalisi dan mendukung penuh suksesnya pemerintahan SBY-Boediono 2009"2014, baik di bidang eksekutif maupun dalam bidang legislatif.

"Begitu bunyinya, baik di bidang legislatif maupun di bidang eksekutif," kata SBYPenegasan itu tampaknya menyindir Partai Golkar dan PKS yang sempat berbeda pendapat dalam kasus Century dan pengusulan hak angket pajak di DPR(fal/dyn/bay/c4/pri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD Bisa Sedot Rp10 Triliun


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler