Desentralisasi Fiskal Tak Mampu Perbaiki Ekonomi Daerah

JAKARTA - Desentralisasi fiskal lewat transfer ke daerah dipandang tidak mampu meningkatkan ekonomi daerahAlhasil, ketimpangan pembangunan ekonomi di kawasan barat, timur dan tengah Indonesia masih terjadi

BACA JUGA: DPD: Itu Korupsi yang Didasarkan Kebijakan

Sementara pusat ekonomi masih seputar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi).

"Kalau dihat, sejak 2008, kebijakan fiskal sudah berpihak ke daerah-daerahIni dilihat dari alokasi transfer ke daerah yang bertambah tiap tahunnya

BACA JUGA: Ada Simbiosis Mutualisme dalam Fee BPD

Sayangnya, ini tidak diikuti dengan pembangunan ekonomi," kata Hamid Paddu, pakar otonomi daerah, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (3/1).

Tidak bergeraknya ekonomi daerah, menurut pengamat dari Universitas Hasanudin itu, karena dilihat dari porsi pembiayaan yang tergerus oleh aparaturSehingga akhirnya, plafon anggaran untuk infrastruktur pun menjadi sedikit.

"Data menunjukkan, 90 persen DAU habis untuk bayar aparatur, sementara 5-10 persen untuk infrastruktur

BACA JUGA: Hutang DBH, Pemerintah Dituding Tak Transparan

Kalau sudah begitu, bagaimana bisa investasi masuk," tuturnya.

Hamid juga menyoroti tidak adanya grand design tentang desentralisasi fiskalHingga akibatnya, terjadi pemborosan anggaranKetergantungan pemda terhadap DAU juga bertambahPadahal katanya, desentralisasi fiskal itu terdiri dari transfer dana DAU, DAK dan DBH.

"Kalau DAU turun, dilebihkan di DAK atau DBHKarena itu, pola pikir pemda harus diubahJangan hanya berharap di DAU saja," tandasnya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasib Bilqis akan Ditentukan di Semarang