Deteksi Dini, Bukan Revisi SKB 3 Menteri

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi menilai, solusi terhadap munculnya tindakan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah bukan dengan cara merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang dikeluarkan pada 2008 ituDikatakan, yang dibutuhkan adalah optimalisasi deteksi dini terhadap gejala-gejala sosial sehingga bisa dicegah sejak awal munculnya kerusuhan.

 "Jika sebelum itu (kerusuhan) ada early warning dan early detection-nya jalan, mungkin resikonya akan lebih kecil," ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Kamis (12/8)

BACA JUGA: Jika Rekaman Tak Ada, Polisi Bohongi Publik

Menurutnya, sudah tidak ada persoalan di tingkat pengaturan di SKB tersebut

Selain deteksi dini, Gamawan mengatakan, bentuk-bentuk kerusuhan bisa dicegah jika masing-masing pemda bisa bergerak cepat ketika menghadapi persoalan

BACA JUGA: Koruptor dan Teroris Tak Dapat Remisi

"Bagaimana setiap daerah ini lebih melihat persoalan dengan lebih cepat mengambil tindakanJika ada gejala-gejala yang kurang baik, daerah harus cepat mengambil langkah dan bagaimana merumuskan langkah yang diambil," ujar mantan gubernur Sumbar itu.

Untuk kesekian kalinya, Gamawan mengimbau agar daerah memanfaatkan Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB)

BACA JUGA: Cuma Punya CDR, Polri Tak Merasa Bohongi DPR

Jika forum itu bisa dioptimalkan, Gamawan yakin kasus seperti terjadi di Kuningan beberapa waktu lalu, bisa dihindariMenurutnya, untuk sampai terjadinya kerusuhan seperti itu, pasti gejala-gejalanya sudah bisa terdeteksi beberapa hari sebelumnya

"Seperti jika kita lihat persoalan di Kuningan, itu prosesnya pasti tidak satu hari, karena ada bangunan yang digantiJadisseharusnya dapat dideteksi, kemana arahnya iniSebenarnya itu saja yang harus diatasiKalau dari awal diingatkan untuk tenggang rasa, itu tidak akan terjadiCuma kalau kejadiannya sudah besar, maka akan beda lagi penanganannya," terangnya.

Sebelumnya, Setara Institute dan Wakil Gubernur Jawa Barat Yusuf Effendi meminta agar pemerintah meninjau kembali SKB ituWakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos menyebut, SKB bersifat diskriminatif dan disalahartikan ormas dan pemerintah daerahSKB, kata Bonar, telah menjadi legitimasi dan konsideransi berbagai keputusan pemerintah daerah untuk melakukan penekanan atas jemaah Ahmadiyah(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bungkamnya Baasyir Tak Akan Sulitkan Kejaksaan