Dewan Minta Beber Rekening Calon Kapolri

JAKARTA - Polemik soal transparansi rekening pejabat Polri terus bergulirKomisi III bidang hukum DPR akan melakukan pemeriksaan silang antara Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Mabes Polri

BACA JUGA: Konferensi ATBC 2010 Dimulai Hari Ini

Jadwal pemeriksaan itu disepakati pada Senin (26/07) mendatang"Kita perlu tahu apakah dari 23 rekening yang diteliti PPATK itu ada tidak rekening calon Kapolri

BACA JUGA: Jelang Puasa, PMI Minta Aktifkan UTD

Sebab, sebagai seorang calon orang nomor satu di polisi, dia harus clear," ujar anggota Komisi III Nasir Djamil di Jakarta kemarin

Rencananya, pada Senin (26/07) pagi, pihak PPATK akan dimintai keterangan dan dilanjutkan sore harinya mengundang Kapolri

BACA JUGA: KPK Tahan Markus Pajak Bank Jabar

Menurut Nasir, seorang calon Kapolri akan menjalani fit and proper test di depan DPR sebelum bisa disetujui menjadi orang pertama di Korps BhayangkaraSaat itu, segala rekam jejaknya akan diselidiki"Termasuk apakah ada transaksi mencurigakan dalam rekening pribadinya dan berapa daftar kekayaan pribadi yang sudah dilaporkan," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri akan meletakkan jabatan pada Oktober 2010Sesuai Undang Undang nomor 2 tahun 2002 mengatur, setiap calon Kapolri terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari DPR sebelum bisa dilantik oleh Presiden"Secara pribadi, saya berharap calon-calon diajukan tidak hanya satu namaKalau lebih dari satu calon akan bisa ditentukan siapa yang benar-benar terbaik," katanya

Secara terpisah, Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional Adnan Pandupraja menjelaskan calon-calon yang masuk ke meja Kompolnas akan diseleksi secara internal"Lalu, laporannya kami sampaikan pada Bapak Presiden," katanya

Adnan mengakui nama-nama para perwira tinggi yang diusulkan mengganti Bambang sudah ada di Kompolnas"Sebelum Oktober, laporan kami harus sudah siap dan bisa digunakan sebagai pertimbangan presiden," ujarnya

Dalam dokumen nota dinas  yang diperoleh Jawa Pos bernomor R/ ND-545/X/2009/Dit D ada lima nama yang rekam jejaknya diselidiki secara internal oleh PolriDokumen itu ditandatangani Brigjen Hertian A Yunus selaku Direktur D  dan diparaf mengetahui oleh Wakabaintelkam (saat itu,red) Brigjen PratiknyoLima nama itu adalah Irjen Timur Pradopo, Komjen Susno Duadji, Irjen Oegroseno, Irjen Imam Sudjarwo, dan Irjen ( pangkat saat itu, red) Nanan SoekarnaDalam dokumen juga disebutkan hasil penyelidikan, lengkap dengan nama anggota keluarga dan rekam jejak mereka saat bertugas

Nota dinas itu menyebut, Komjen Susno Duadji yang sekarang ditahan di rutan Brimob dinilai banyak melakukan inovasi saat masih menjadi Kapolda Jawa Barat dengan mengedepankan perangkat ITPolisi bernomor register pokok (nrp) 54070359 itu juga dianggap banyak menulis buku dan pernah bertugas di PPATKLalu, Irjen Timur Pradopo yang ber NRP 56010380 dinilai rajin turun ke pelosok-pelosok wilayah saat menjadi Kapolda BantenTimur yang sekarang Kapolda Metro Jaya itu juga dinilai tidak banyak bicara dan disiplin

Sedangkan Irjen Oegroseno juga dinilai positifKapolda Sumut yang bernrp 56020420 itu disebutkan hanya pernah menjadi pembicaraan internal saat menjadi Kapolda Sulteng dan menunda eksekusi Tibo csIrjen Imam Sudjarwo yang sekarang menjadi Kalemdiklat Polri dinilai positif saat memimpin operasi penindakan penambangan timah illegal di propinsi Bangka BelitungJendral bernrp 55110429 itu juga dianggap sebagai pekerja keras

Pada analisa terhadap Nanan Soekarna, disebutkan Nanan sebagai sosok pintar dan inovatifJenderal bernrp 55070582 itu hanya dianggap bermasalah saat anak buahnya gagal mengatasi unjukrasa DPRD Sumut yang mengakibatkan ketua DPRD Sumut meninggal duniaNanan juga dianggap dekat dengan semua kalanganBahkan hakim Mahkamah Konstitusi akil Mochtar beberapa waktu lalu sempat mengemukakan dukungannya secara pribadi untuk jenderal yang sekarang menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri berpangkat Komjen itu

Nota dinas penyelidikan internal itu ditujukan secara internal kepada Kabaintelkam yang saat itu dijabat Irjen Saleh SaafPengganti Saleh, Irjen Wahyono belum bisa dikonfirmasi soal otensitas dokumenStaf pribadinya menyebut atasannya sedang melakukan tugas dinas dan tidak bisa diganggu per telepon

Secara terpisah, pengajar PTIK Kombes (pur) Bambang Widodo Umar mendukung ide pembukaan rekening calon KapolriTujuannya agar transparansi pimpinan lembaga kepolisian terjaga"Kalau pucuk pimpinannya bersih, harapannya ke bawah bisa tertular bersihnya," kata alumnus Akpol 1971 itu(rdl/iro)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendagri Inventarisasi Peraturan Tak Sinkron