jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pakar Partai Golkar telah sepakat untuk tidak mengutak-atik posisi Setya Novanto di kursi ketua umum partai beringin. Sebab, status tersangka korupsi yang disandang Novanto bukan jalan bagi Golkar untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyatakan, partainya tak akan menggelar munaslub untuk memilih ketua umum baru. "Menerima sepenuhnya apa yang ditentukan oleh DPP Partai Golkar," ujar Agung di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (21/7).
BACA JUGA: Nurdin Halid Pertanyakan Loyalitas PAN sebagai Pendukung Pemerintahan
Dia justru berharap agar Novanto bisa menyelesaikan proses hukum dalam kasus e-KTP. Apalagi, lanjut Agung, merujuk putusan perkara e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, ternyata tidak ada nama Novanto sebagai penerima uang.
"Mudah-mudahan Pak Setya Novanto tidak terlibat dalam kasus e-KTP," pungkasnya.
BACA JUGA: Bagaimana Kalau Ahmad Doli atau Indra Piliang yang Gantikan Novanto?
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjerat Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP. Mantan bendahara umum Golkar itu diduga kongkalikong dengan pengusaha Andi Narogong dalam perencanaan dan pengadaan proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).(cr2/JPG)
BACA JUGA: Dewan Pakar Golkar Dorong Novanto Melawan KPK Lewat Praperadilan
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Kandidat Pengganti Novanto Bermunculan, Apa Kata Bang Emrus...
Redaktur : Tim Redaksi