Dharnawati Seret Pejabat Kemenkeu dan Orang Dekat Muhaimin

JAKARTA - Kasus suap di Kemenakertrans nampaknya semakin melebarKemarin (6/9) pihak tersangka Dharnawati mulai cuap-cuap menuding keterlibatan beberapa pihak lain terlibat dalam kasus tersebut

BACA JUGA: KPK Janji Cepat Transfer Uang ke Kas Langkat

Mulai dari pejabat Kemenkeu hingga orang-orang terdekat Menakertrans disebut-sebut terlibat dalam kasus suap di Kemenakertrans

Ya, kemarin Dharnawati bersama Sesditjen Pembangunan dan Pembinaan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Evaluasi dan Perencanaan Dadong Irbarelawan kembali menjalani pemeriksaan di Gedung KPK

BACA JUGA: Eks Wako Siantar Minta KPK Panggil Kapolresta

Saat diperiksa Dharnawati didampingi langsung oleh tim kuasa hukumnya yang dipimpin Farhat AbbasDharnawati sendiri datang ke KPK lebih siang dibanding dengan tersangka yang lain

BACA JUGA: Dikaji, Kenaikan Gaji TKI

Farhat menyebutkan, kliennya baru diperiksa mulai 13.00 hingga 17.00Sedangkan tersangka yang lainnya sudah tiba di KPK sejak pukul 08.00 dan 08.30

"Klien kami ditanyai 21 pertanyaan," kata Farhat seusai mendampingi pemeriksaan kliennyaMenurutnya, berbagai macam pertanyan diajukan pihak penyidikBahkan, menurut Farhat dalam pemariksaan kemarin muncul beberapa nama baru dari mulut kliennya yang terlibat dalam kasus tersebut

Salah satu orang yang telah meresahkan Dharnawati adalah Sindu MalikMenurut Farhat, Sindu adalah mantan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang kini menjadi mekelar di beberapa proyek KemenakertransTak tanggung-tanggung, Sindu adalah orang yang berperan aktif untuk menjembatani antara pihak pengusaha daerah seperti Dharnawati dengan Banggar DPR RI dan pihak kementerian

"Klien saya benar-benar diperas," kata Farhat dengan nada tegasSindu, kata Farhat pernah langsung menelepon Bupati Manokwari agar mendepak Dharnawati dan mengganti dengan kontraktor lain untuk menjalankan proyek transmigrasi di daerahAlasannya, Dharnawati tidak komit untuk menyetor fee 20 persen dari nilai proyek sebelum proyek berlangsung.

Uang itu, kata Farhat nantinya akan dibagi-bagikan kepada pihak-pihak yang berjasa memenangkan pengusaha tersebut"Uuntuk mereka-mereka lahNanti akan disebutkan siapa-siapanyaPartainya jangan disebutkan dongRahasia dulu, ini kan masih penyidikan," kata Farhat.

Namun berdasarkan penelusuran Jawa Pos melalui situs resmi kementerian keuangan, Sindu ternyata masih aktifSitus tersebut menyebutkan Sindu menjabat sebagai Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi IV C Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Tak hanya Sindu, pihak Dharnawati juga menyebut staf pribadi Menakertrans Muhaimin Iskandar dan orang dekat Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung disebut-sebut terlibat

Anak buah Farhat Abbas, Rahmat Jaya menambahkan bahwa orang-orang tersebut sangat aktif untuk meminta dana PT Alam Raya Papua melalui Dharnawati"Dua staf "Muhaimin yang disebut adalah Ali Mudori dan FauziSedangkan satu orang lainnya yakni Acoz yang diduga sebagai tangan kanan Tamsil.

Seorang sumber Jawa Pos di KPK memang mengakui bahwa dalam kasus suap ini ada orang terdekat Muhaimin yang ikut main dalam proyek percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi"Kami sudah punya buktinya tinggal nunggu waktu saja," kata dia

Namun sumber tersebut tidak mau menerangkan siapa nama orang terdekat Muhaimin ituSebab, semuanya masih dalam proses penyidikan yang tidak bisa diungkapkan kepada publik.

Juru Bicara Johan Budi menegaskan pihaknya akan terus melakukan penyelidikanDia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan gegabah menerima informasi-informasi atau pengakuan dari tersangkaMenurutnya, KPK juga akan mencari barang bukti untuk menguatkan tuduhan-tuduhan tersebut"Yang jelasm kami tidak akan takut dengan siapapun bila memang ada alat bukti yang kuat," kata Johan

Dharnawati sendiri keluar dari KPK sekitar pukul 18.50perempuan yang kemarin mengenakan baju gamis panjang serta jilbab serba hitam itu mengakui bahwa dirinya memang memberikan uang Rp 1,5 miliar atas desakan Nyoman dan Dadong

Namun saat ditanya apakah uang itu akan diberikan kepada Muhaimin, Dharnawati tidak mengetahuinya"Belum tahu," kata dia sambil terus melangkah menuju mobil tahanan yang siap mengantarnya kembali ke Rutan Khusus Wanita Pondok Bambu

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu memantau segala bentuk perbuatan maupun kebijakan yang dilakukan Menteri, apalagi jika tersangkut masalah korupsi"Oya jelas (dipantau), kan sudah ada pakta intergitas dan kinerja sudah diteken itu termasuk kita lihat sejauh mana," ujarnya usai Sidang Kabinet di Istana Negara kemarin.

Dipo mengatakan, pakta integritas telah ditandatangai oleh para Menteri sehingga kinerja yang bersangkutan sudah menjadi bagian penilaian PresidenOleh karena itu, dia menegaskan bahwa Menteri memiliki tanggung jawab secara manajemen untuk memperbaiki masalah internal, khususnya jika di instansi yang dipimpinnya terjadi kasus korupsi"Presiden yang menilai," ucapnya.

Dalam Sidang Kabinet kemarin, Presiden mengaku akan mengevaluasi kinerja semua Kementeria dan Lembaga, terutama terkait penggunaan anggaran sesuai APBN-P 2011Juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha mengungkapkan hal itu, "Presiden nanti akan melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetBersama-sama dengan pak wakil presiden, itu selalu dilakukan evaluasi," katanya.

Secara umum, Julian mengatakan bahwa Presiden SBY menyerahkan semua kasus yang melibatkan para pegawai kementerian ke proses hukumLangkah evaluasi bukan untuk mengintervensi kasus, tapi untuk melakukan perbaikan kedalam"Presdien sangat menghormati proses hukumOleh karena itu Presiden tidak akan ikut campur, biar hukum yang menangani," jelasnya.

Terpisah, ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D memberikan dukungannya kepada Muhaimin IskandarDia yakin, Muhaimin hanya terkena ulah buruk bawahannyaMahfud juga yakin jika Muhaimin tidak ada sangkut paut apapun dengan praktik suap itu"Saya menduga dia hanya korban," katanya.

Mahfud menjelaskan, sebenarnya pola nakal bawahan kerap terjadi dimanapun termasuk dirinyaOleh sebab itu, dia berani mengatakan jika kemungkinan besar Muhaimin adalah korbanDia lantas mencontohkan, beberapa orang di daerah suka memeras orang yang berperkara"Katanya, saya yang meminta uang," imbuhnya.

Mahfud mengatakan, hal seperti itu tidak satu dua kali terjadiNamun, saat dia tahu ada yang mencatut namanya, Mahfud langsung melapor kepada instansi terkaitSeperti polisi atau KPK supaya bisa segera di cek dan segera diselesaikanPola pencatutan nama itu kerap terjadi pada pejabat manapun

"Bedanya, yang memeras Muhaimin adalah orang terdekatnya," tuturnyaDia juga menyebut jika motif yang terjadi murni criminal bukan ada tendensi politikMenurutnya Muhaimin jangan terlalu panik dan menjalani segala sesuatunya dengan tenang.(kuh/wir/dim)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Izinkan KPK Periksa Menteri Berkasus