jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Jokowi menyampaikan kepala daerah, Kapolda, dan pangdam untuk memastikan seluruh penganut agama bisa menjalani ibadah sesuai dengan keyakinannya.
BACA JUGA: Heboh Cak Nun Menyamakan Jokowi dengan Firaun, Begini Reaksi Luqman PKB
Jokowi tidak ingin masyarakat menjadi korban politik, terutama politik identitas.
"Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas," tegas Jokowi dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Se-Indonesia di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1).
BACA JUGA: Harga Beras Bergejolak di 79 Daerah, Presiden Jokowi Sentil Bulog
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta jajaran TNI dan Polri untuk memetakan potensi kerawanan sebagai bentuk upaya menjaga keamanan menjelang tahun politik.
Presiden juga mengingatkan TNI dan Polri untuk tidak melakukan politik praktis.
BACA JUGA: Jokowi: Sudah 47 Negara Masuk Menjadi Pasien IMF, yang Lain Masih Mengantre
"Betul-betul harus memiliki, tahun ini sudah masuk tahun politik, harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil segera diredakan, saya titip betul masalah ini," lanjut Jokowi.
Selain itu, berkaitan dengan stabilitas keamanan dan kehidupan sosial, Kepala Negara juga menegaskan semua agama memiliki hak yang sama dalam beribadah. Menurut Kepala Negara, kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
"Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah," tegasnya.
Jokowi menekankan konstitusi memiliki kedudukan yang tinggi dan tidak bisa dipatahkan dengan kesepakatan apa pun.
Oleh karenanya, Jokowi meminta kepada jajarannya untuk memahami aturan tersebut yang memberikan kebebasan beragama dan beribadah.
"Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah, hati-hati, lho, konstitusi kita hati-hati, lho, menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati, hati-hati lho kita semua harus tahu masalah ini, konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah," tegas Jokowi. (Tan/JPNN)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi kepada Kepala Daerah: Sudah Enggak Musim yang Namanya ABS
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga