Diakui, Banyak Rapor Merah Reformasi Birokrasi

JAKARTA--Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mewanti-wanti agar pelaksanaan reformasi birokrasi gelombang kedua tidak mengulangi kesalahan yang terjadi dalam reformasi birokrasi gelombang pertama.  Untuk gelombang pertama terjadi disorientasi karena motivasinya cenderung pada perbaikan remunerasi melalui tunjangan kinerja

Penegasan itu disampaikan Mangindaan dalam Roundtable Seminar Reformasi Birokrasi bersama Australian Public Service (APS) Commision di Jakarta, Selasa (8/6)

BACA JUGA: Banyak Bocor di Kemenkeu, MA Jeblok

“Kalau dianalisis, reformasi birokrasi gelombang pertama telah kelihatan hasilnya, namun di sana-sini masih terdapat kekurangan,” ujar Mangindaan.    

Untuk menghindari terulangnya disorientasi, Mangindaan mengatakan, akan menolak usul reformasi birokrasi dari instansi pemerintah yang  hanya mengedepankan perbaikan remunerasi.

Kekurangan dan kendala lain yang terjadi dalam reformasi gelombang pertama antara lain belum maksimalnya pencapaian sasaran pembenahan pada aspek kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, reward and punishment, serta perubahan mindset dan culture set.   

"Pelaksanaan reformasi birokrasi lebih menyentuh pada aspek mikro, yang berfokus pada pengembangan internal manajemen instansi yang bersangkutan dan belum menyentuh aspek makro yang menyangkut kerangkaregulasi nasional di bidang pendayagunaan aparatur negara," tuturnya.   

Selain itu, lanjutnya, belum dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan terpadu secara nasionalDi mana masih banyak pemimpin instansi pemerintah yang tidak berani memberikan punishment kepada jajarannya yang melakukan kesalahan atau penyimpangan.  (esy/jpnn)

BACA JUGA: Dirut PT Masaro jadi Tukang Ketik Anggodo

BACA JUGA: Eddy Soemarsono Pojokkan Anggodo Widjojo

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mafia Narkoba Bidik Penyandang Cacat