jpnn.com, JAKARTA - Partai NasDem menilai pemerintahan Joko Widodo sangat serius mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah plastik.
Ketua DPP Partai Nasdem Nining Indra Saleh mendorong pemerintah untuk menstimulasi gerakan massal di seluruh provinsi guna mengingatkan seluruh masyarakat bahwa sampah ancaman kedua di dunia.
BACA JUGA: Presiden Didesak Eksekusi Putusan Hukum Terhadap 11 Perusahaan Pembakar Lahan
"Saya juga ketika terjun ke masyarakat ikut mensosialisaikan. Paling tidak dimulai dari gerakan yang sederhana," kata Nining yang juga Caleg NasDem Dapil Jawa Barat VIII itu dalam keterangan yang diterima, Kamis (7/3).
Nining mengatakan, jumlah sampah paling besar berasal dari rumah tangga. Maka dari itu, harus jadi kebiasaan di masing-masing rumah tangga agar memilah sampah sebelum dibuang.
BACA JUGA: Menteri Siti Kelilingi Mangrove Angke, Jaring Sampah Plastik
Ini menjadi salah satu gerakan yang dilakukannya, di lingkungan, maupun di daerah pemilihannya.
Apalagi, kata dia, sampah itu bisa menjadi emas kalau benar-benar dikelola dengan baik. Ada nilai ekonomis, salah satunya mendirikan bank sampah sederhana dari mulai RT, RW sampai kelurahan
BACA JUGA: Surya Paloh Lebih Pentingkan Pilpresi daripada Pileg
"Sampah juga bisa menjadi pendapatan lebih buat ibu-ibu. Tabungan rumah tangga mereka. Jika bank sampah ini berhasil bisa mengurangi pengangguran di daerah," imbuhnya.
Untuk mendukung program sampah ini, Nining bekerja sama dengan KLHK memberikan kendaraan untuk mengangkut sampah di daerah.
Dia menyerahkan kendaraan angkut sampah ke desa-desa agar pengelolaan sampah rumah tangga tertangani baik.
Mengenai program pemerintah soal penanganan sampah plastik, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan semua pihak harus hati-hati soal plastik berbayar.
Ada dua konsep yang dilakukan pemerintah, yaitu dikurangi dari sumbernya dan kedua ditangani supaya tidak tercecer di masyarakat dan di alam. Namun, beberapa daerah mengeluarkan kebijakan berbayar jika ingin menggunakan plastik di mini market.
"Padahal konsepnya adalah kami minta jangan bebankan lingkungan. Kalau manusia membebani lingkungan, ini studinya sudah ada dari 1852. Ada keinginan manusia untuk kurangi beban kepada lingkungan karena mereka khawatir ini akan mengancam dia, keluarganya, dan lain-lain. Jadi ini konsepnya beda," kata Siti beberapa waktu lalu.
Jadi kalau Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bilang aturan dari menteri, Siti tegaskan tidak ada soal plastik berbayar. Siti mengaku aturan itu segera dibahas dengan Aprindo.
"Kalau konsepnya plastik berbayar, berarti plastiknya boleh asal bayar, bebannya diberikan ke konsumen. Jadi meleset. Ini yang saya minta kepada Dirjen agar segera dibahas dengan Aprindo, mekanisme yang pas seperti apa," katanya.
Siti menambahkan, jika konsep tidak diperbaiki, maka berarti pengusaha mengutip uang dari konsumen. Padahal, lanjut dia, di konsep lingkungan itu memang keinginan untuk membayar dan mengurangi beban lingkungan karena ada gangguan.
Namun, Siti yang juga politikus NasDem itu mengakui pengunaan kantong plastik berkurang sampai 30 persen, bahkan sampai 60 persen.
Saat ini, kata dia, Kementerian PUPR sedang meneliti sampah plastik yang sekali pakai itu akan dicacah dan dikerjasamakan dengan asosiasi. Lalu jadi bahan suplemen untuk aspal jalan. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... NasDem Minta Pemerintah Rayu Diaspora Berkarya di Dalam Negeri
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga