JAKARTA - Kritikan dan tudingan miring tak membuat Sekretaris Kabinet Dipo Alam berubah sikapDipo mengatakan, dirinya tak ingin pernyataannya tentang sebutan Gagak Hitam Bermata Kalong Berbulu Putih bagi pengkritik SBY maupun ajakan boikot media yang menjelek-jelekkan pemerintah terus bergulir
BACA JUGA: Ditenggat 6 Bulan, IPB Harus Penelitian Ulang
Namun jika dituntut balik oleh pihak yang merasa dirugikan, Dipo siap meladeninya."Jadi saya tidak akan meneruskan masalah ini, tapi kalau saya diadili saya akan meladeni
Dipo menegaskan, dirinya tak pernah membuat ajakan boikot ataupun mengancam
BACA JUGA: DPR Duga IPB Diancam Produsen Susu
Namun ia mengingatkan bahwa media juga tak luput dari kesalahanBACA JUGA: Seluruh PNS Wajib Laporkan Harta ke KPK
Kita punya hak kontrolLembaga pers bukan sakral mereka sama seperti kita yang bisa kita kritikSaya tidak akan meneruskan ini ke mana-mana tapi kalau saya dituntut saya akan meladeninya saya siap," ucapnya.Diungkapkannya, pernyatannya di Istana Bogor itu berawal dari suatu pertemuan yang tertutup namun dibocorkanSelanjutnya, media meminta konfirmasi.
"Jadi kan saya tidak bisa bohong, saya harus jelaskan apa yang terjadiSaya sampaikan apa adanyaYa itu tadi wartawan menanyakan kepada saya, apa benar bapak mengatakan akan boikotSaya katakan, dananya untuk dipakai yang lebih positif," tandas Dipo dalam raker yang juga dihadiri Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto itu.
Pada raker yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap itu, kalangan Komisi II DPR mempersoalkan pernyataan Dipo, baik tentang tudingannya tentang Gagak Hitam Bermata Kalong yang dialamatkan ke para tokoh agama, ataupun seruan stop pasang iklan di media pengkritik pemerintah.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, menilai karakter Dipo melebihi mantan Presiden Soeharto. "Karakter bapak ini muncul di tengah kondisi yang reformisOleh karena itu saya melihat karakter bapak itu lebih dari SoehartoJadi saya kira bapak perlu minta maaf," ujar Almuzamil.
Kritikan keras juga dilontarkan anggota Komisi II DPR, Akbar FaizalPolitisi Hanrura itu mengaku mengagumi sosok Dipo Alam. Namun kekaguman Akbar luntur akibat pernyataan Dipo.
"Nama bapak begitu besar di benak saya, tapi kemudian itu hancur beberapa hari sebelumnya karena adanya pernyataan dari Bapak," ujar Akbar"Saya setuju dengan adanya media yang bermasalah, kebetulan saya lama di mediaTapi bapak tidak berhak untuk melakukan itu di tanah air," ucapnya.
Sedangkan anggota Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan, Dipo Alam sebagai Sekretaris Kabinet tak sepantasanya menyerukan boikot media"Apa yang bapak katakan itu adalah tidak lazim karena dilakukan oleh instrumen pemerintah," ucapnya.
Namun kritikan dan tuntutan permintaan maaf tak membuat Dipo surut langkahSebelum menjawab pertanyaan dewan, Dipo sempat membaca surat AnnasKemudian Dipo menjawab lugas pertanyaan dan pernyataan anggota Komisi II DPR.
Soal pernyataan Gagak Hitam Bermata Kalong Berbulu Putih misalnya, Dipo menceritakan, saat pertemuan antara Presiden SBY dengan para tokoh agama di Istana Negara yang berlangsung tertutup, salah seorang pimpinan ormas keagamaan justru mempermalukan SBYDituturkan Dipo, salah satu tokoh lintas agama menanyakan tentang KUR (Kredit Usaha Rakyat)?
"Saya pulang kampung ke NTB, rakyat tidak tahu yang tahu ituKur,,,kur...kur itu untuk panggil ayamItu diucapkan di depan Presiden di istana," ucap Dipo mengutip pernyataan salah satu tokoh agamaDipo pun tak terima"Dari sini kenapa saya bereaksi pada tokoh lintas agama," ucapnya.
Sementara soal koreksi terhadap media, Dipo mengutip sejumlah ketentuan di UU Pokok Pers maupun UU PenyiaranMenurutnya, akibat pemeberitaan di media, duta besar negara sahabat yang datang sempat menanyakan kondisi di Indonesia yang seolah penuh kekerasanBahkan investor asing juga bertanya tentang adanya upaya politik untuk memakzulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Karenanya Dipo mengajak para humas untuk menggunakan dana pemrintah secara efektif"Dari pada memakai dananya untuk pasang iklan di TV atau situs yang selama ini bertendensi menjelek-jelekan pemerintah khususnya Presiden SBY," tandasnya.
"Lebih baik dananya digunakan untuk memperluas dan meningkatkan mutu informasi mengenai kinerja kementerian dan lembaga yang perlu diketahui masyarakat," ucapnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UMP Nasional Naik 8,69 Persen
Redaktur : Tim Redaksi