BACA JUGA: Perkuat Pasokan Listrik, PLN Pindahkan 7 Pembangkit ke Riau
Saat pengumuman harga IPO (initial public offering) maskapai plat merah tersebut terjadi salah hitung perolehan harga sahamAwalnya, Kementerian BUMN mengumumkan hasil penjualan saham Garuda mencapai Rp 4,8 triliun
BACA JUGA: Maret, PLN Mulai Operasikan PLTU Suralaya
Namun, setelah dihitung ulang oleh wartawan, jumlahnya Rp 4,3 triliunBACA JUGA: Industri Baja Perlu SNI
Selain itu, beredar kabar ada sejumlah anggota Komisi VI DPR yang ikut ‘roadshow’ Garuda.Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier menegaskan sejak awal partainya telah mengambil posisi tegas dengan mengusung moratorium privatisasi BUMNDengan pengalaman IPO PT Krakatau Steel (KS) sebelumnya, seharusnya bisa menjadi acuan agar privatisasi BUMN lainnya dimoratorium terlebih dahulu”Kami sudah tidak percaya dengan pemerintah yang sekarang karena banyak ditemukan ketidakjujuran,” kata Fuad Bawazier seperti dilansir Indopos, Jumat (28/1).
Dalam kasus PT KS, lanjut Fuad Bawazier, sudah jelas banyak persoalanSalah satunya penentuan harga yang tidak benarSehingga, terindikasi semua menjadi objekan dan negara yang dirugikanJika negara dirugikan, berarti ada pihak-pihak yang diuntungkan”Kalau soal diduga ada anggota Komisi VI DPR yang ikut roadshow dan jika terbukti ada dari anggota partai kami yang ikut, pastinya akan kami telusuri terlebih dahuluDan jika terbukti melanggar atau tidak patuh terhadap partai, jelas akan kami beri sanksi,” tegas Fuad.
Anggota Komisi VI DPR RI Sukur Nababan menyatakan sesungguhnya terlepas ada persoalan atau tidak, saat ini belum saatnya diterapkan IPO GarudaKarena selain kondisi pasar modal sedang drop, manajemen Garuda dinilai sedang kacau akibat sejumlah persoalan”Alangkah baiknya, diperbaiki terlebih dahulu manajemen Garuda dengan meningkatkan brand dan pelayanan kepada konsumenDi sisi lain, sebagai anggota DPR saat ini kami juga dalam posisi dilematis,” ulas Sukur
Karena, lanjut Sukur Nababan, kebijakan IPO Garuda telah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnyaSementara, anggota DPR periode sekarang hanya bisa melakukan pengawasan terhadap sejumlah kebijakan terkait privatisasi BUMN tersebut
”Kami sudah sering bicara tegas terkait hal iniBahkan, kami juga sudah melontarkan moratorium privatisasi BUMN terlebih dahuluTapi tidak didengarKarena itu, saat ini yang perlu dilakukan adalah merevisi undang-undang BUMN,” ungkap politisi PDI-P ini.
Saat ditanya kabar tentang adanya sejumlah anggota Komisi VI DPR yang ikut roadshow Garuda, Sukur Nababan mengaku tidak mengetahuinyaNamun, Sukur menegaskan bahwa partainya, PDI-P, tidak ada yang ikut roadshow Garuda”Tapi, jika pun ada anggota Komisi VI DPR yang ikut roadshow Garuda, bisa dipastikan tidak ada kaitannya dengan komisiItu urusan pribadi masing-masingTapi kalau ada, sudah semestinya diberi sanksi,” ujar Sukur.(dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gaet Konsumen, LG Perkuat After Sales
Redaktur : Tim Redaksi