jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk mengefisienkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM).
Salah satu caranya ialah dengan mendigitalisasi nozzle stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
BACA JUGA: Respons Pertamina Soal Antrean Beli Solar Mengular di Sejumlah SPBU Batam
PT Pertamina (Persero) menargetkan seluruh SPBU terdigitalisasi pada Juni 2019.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa menuturkan, digitalisasi nozzle akan membuat distribusi BBM bersubsidi terkontrol.
BACA JUGA: Harus Ada Hukuman Berefek Jera buat Pembajak Mobil Tangki Pertamina
Pendataan digital itu bakal meliputi nomor polisi kendaraan, jumlah dan jenis BBM yang diisi, serta lokasi SPBU.
’’Misalnya, dalam sehari maksimal isi ulang solar 200 liter. Meski di SPBU berbeda, (kendaraan dengan) pelat nomor sama tidak bisa mengisi lebih dari itu,’’ ujar Fanshurullah akhir pekan lalu.
BACA JUGA: Puji Langkah Polri Tindak Pembajak Mobil Tangki BBM Pertamina
Dia mengungkapkan, AKR Corporindo sudah mendigitalisasi nozzle di SPBU mereka.
’’Ada IT online yang terkoneksi ke BPH Migas sehingga penyaluran BBM bersubsidi AKR tidak pernah lebih dari 70 persen dari kuota,’’ kata Fanshurullah.
Kini Pertamina dituntut melakukan hal yang sama. Apalagi, Pertamina menguasai pasar SPBU di Indonesia.
Sayangnya, di antara 5.518 SPBU milik Pertamina, baru ada 314 SPBU yang menggunakan nozzle digital.
’’Awalnya (digitalisasi) ditarget selesai pada Desember 2018. Ternyata meleset. Komitmen bergeser pada Juni 2019,’’ jelas Fanshurullah.
Pemerintah memang terus memperketat distribusi BBM bersubsidi untuk meminimalkan penyelewengan.
’’Yang penting adalah pengawasan solar karena industri memakai solar yang sama dengan kendaraan umum,’’ kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.
Untuk mengawasi, BPH Migas bekerja sama dengan Polri. Sejak 2016 sampai awal Maret lalu, pemerintah berhasil menyelamatkan keuangan negara Rp 72,6 miliar.
Pemerintah juga menemukan penyelewengan penggunaan BBM 6,4 juta liter. ’’Rata-rata, BBM bersubsidi dijual di atas harga subsidi,’’ imbuh Jonan.
Dia menegaskan, selain mendigitalisasi nozzle, pemerintah mewajibkan seluruh badan usaha melaporkan volume penjualan mereka. Termasuk data stok, losses, dan penggunaan sendiri (own use). (vir/c14/hep)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lewat Cara ini, Pertamina Memberdayakan Putra Daerah
Redaktur : Tim Redaksi