Dikritik, KPU Datangi BIN

JAKARTA – Inisiatif Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary menemui Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar Jumat lalu terkait dengan potensi gangguan pada hari H pemungutan suara pilpres menuai kritikLangkah ketua KPU itu dianggap sudah keluar dari norma demokrasi dan acuan di UU Pilpres.

"Kalau urusan pengamanan pemilu, KPU seharusnya berkoordinasi dengan polisi

BACA JUGA: Soal Andi, Bawaslu Tunggu Laporan

UU mengatur begitu," kata Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti di Restoran Omah Sendok, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/7)Dia mengimbau agar BIN menolak bila KPU meminta BIN untuk terlibat aktif dalam pengamanan pilpres.

Menurut dia, BIN yang menjalankan fungsi ”mata-mata" bersifat independen

BACA JUGA: Masa Tenang, Berita Capres Tak Dilarang

Institusi tersebut langsung berada di bawah presidenKarena itu, BIN hanya menerima instruksi langsung dari presiden

BACA JUGA: Ketua KPU Temui Kepala BIN

"Kalau nanti ini menjadi preseden, Komnas HAM atau KPK minta jasa BIN dengan alasan berbagi informasi kan repot," tegas mantan aktivis mahasiswa itu.

Ray menilai, pertemuan ketua KPU dengan kepala BIN lebih terasa sebagai politik teror terhadap proses demokrasi yang sedang tumbuh"Apalagi masih ada kengerian terhadap peran BIN semasa Orba," tegasnya.
Jubir Blok Perubahan Adhie Massardi mengatakan, KPU seharusnya membersihkan daftar pemilih tetap (DPT) dari data-data pemilih gandaBukan melindungi diri dengan kawat berduri dan sekarang meminta "perlindungan" BIN.

Menurut Adhie, suatu institusi demokrasi yang mengundang keterlibatan BIN merupakan kesalahan besarTanpa dimintai tolong sekalipun, ungkap dia, BIN tentunya akan ikut mengamankan agenda politik dalam negeri sesuai batas kewenangan yang diatur undang-undang"BIN sebaiknya mengingatkan KPU agar jangan dipakai sebagai pemadam kebakaran," ujarnya(pri/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY-Boediono Pelanggar Terbanyak