Ketua KPU Temui Kepala BIN

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary menemui Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Syamsir SiregarKPU merasa perlu mendapatkan informasi dari BIN untuk mengantisipasi potensi gangguan pelaksanaan Pilpres 8 Juli mendatang.

Kepada wartawan di KPU, Jumat (3/7), Hafiz mengaku telah menemui Kepala BIN (KaBIN) Syamsir Siregar di kantor BIN

BACA JUGA: SBY-Boediono Pelanggar Terbanyak

“Kita tukar menukar informasi,” ujar Hafiz.

Lebih lanjut Hafiz mengungkapkan kekhawatirannya akan munculnya kekisruhan pada Pilpres mendatangHafiz menyebut ada pihak yang akan melakukan gerakan di hari pemungutan suara Pilpres

BACA JUGA: KPU Klaim DPT Sudah Rasional

“Pilpres rawan terjadi kekacauanYang perlu dikhawatirkan ada orang yang sengaja melakukan gerakan di hari H,” sebutnya.

Lantas siapa orang yang dimaksud Hafiz akan menimbulkan kekacauan itu? Diungkapkannya, kekacauan itu muncul dari orang-orang yang tidak mau didaftar maupun mendaftar sebagai pemilih Pilpres

BACA JUGA: Kekisruhan DPT Masih Terulang

Namun saat pemungutan suara, kata Hafiz, mereka akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara  (TPS) dan berteriak-teriak agar bisa menggunakan hak pilih sehingga mengganggu proses pemungutan.

Padahal, kata Hafiz, sebenarnya petugas KPU sudah berusaha mendata orang-orang yang tak mau didaftar sebagaiBahkan, sambung Hafiz, ada yang didatangi petugas KPU hingga empat kali untuk didaftar.

Hanya saja, sambung Hafiz, pihaknya belum memiliki bukti orang-orang yang tak mau didaftar itu bakal mengacauHafiz menyebut kekacauan itu memang masih sebatas kekhawatiran“Tetapi ini tetap perlu diantisipasi,” tandasnya.

Pada kesempatan itu Hafiz juga mengatakan, kekhawatiran KPU selain kekisruhan saat Pilpres adalah masalah keterlambatan logistik, money politics, kotak suara tanpa segel, serta rekapitulasi penghitungan suara hasil pemungutan suara Pilpres. 

Khusus soal money politics, yang mencemaskan jika hal itu dialami para petugas penyelenggara PilpresMerujuk pada pemilu legislatif, kata Hafiz, hal seperti itu memang terjadi.

“Kami khawatirkan sekali money politic bukan hanya untuk pemilih, tapi juga untuk petugas penyelenggara pemiluWaktu pemilu legislatif itu banyak terlihat dari kasus-kasus di pengadilan bahwa itu karena money politicIni juga bisa terjadi di pilpres,” ujarnya.

Sementara soal pengamanan rekapitulasi penghitungan dan kotak tanpa segel, Hafiz juga meminta bantuan kepolisian“Kami minta kepolisian memperketat pengamanan kotak-kotak suara agar jangan ada yang terbuka segelnya seperti pada pemilu legislatif,’ tukasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Sidik Spanduk Bermasalah