BACA JUGA: Dukungan di Sidang Kasus Pisang
Presiden juga disebut gagal memprioritaskan penyelesaian kasus dana talangan (bailout) Bank Century Rp 6,7 triliun, pada triwulan pertama pemerintahannya."Jika aktivitas pemerintahan selama 100 hari dinilai, jujur saya katakan bahwa pemerintah tidak dapat menampilkan kinerja dengan baik
BACA JUGA: Fahmi Idris Masih yang Terkaya
Tapi, jika masalah Century tidak selesai dalam 100 hari, itu juga merupakan salah satu indikator kegagalan atau ketidakberhasilan," kata Din, usai menghadiri grand opening RS Islam Pelayanan Kesehatan Umat (RSI PKU) Muhammadiyah Kalteng, di Palangka Raya, Selasa (19/1) kemarin.Menurut Din, skandal Century merupakan kejahatan terhadap negara dan kejahatan terhadap rakyat
BACA JUGA: Kasus Pencemaran Nama Jangan Diprioritaskan
Apalagi katanya, Presiden SBY sudah menyatakan ingin membuka kasus tersebut secara transparanDengan demikian, DPR diharapkan menunaikan hak angketnya secara sungguh-sungguh."Alhamdulillah - jika diamati - banyak anggota pansus yang bekerja secara hati nurani, tapi ada juga yang bergelagat lainJadi, jangan bermain-main terhadap amanat rakyatFraksi-fraksi harus bekerja sesuai hati nuraniJangan terkontaminasi dari politik mana pun," tutur Din.
Din pun menegaskan, sudah saatnya Presiden SBY berbicara, serta bila perlu mengambil alih tanggung jawab"Sebab, skandal tersebut terjadi dalam masa pemerintahan dan dalam tanggung jawab beliau sebagai pimpinan tertinggi," terangnya.
Terkait usul Pansus DPR agar Menkeu Sri Mulyani dan Wapres Boediono mengundurkan diri, kata Din pula, adalah benar agar hasil kerja pansus maksimal"Secara psikologis, itu akan menghambatSebab, para panitia angket berhadapan dengan Wapres, bukan dengan mantan Gubernur BIJadi, sebaiknya mereka (Sri Mulyani-Boediono) nonaktif selama proses pemeriksaan," tandasnya(ria/yon/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPR Anggap Kerugian Negara Hanya Rp 1,7 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi