JAKARTA - Usulan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin agar sekretariat gabungan (setgab) dibubarkan memancing reaksi sejumlah partai anggota koalisiSekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz bahkan menilai pemilik nama lengkap Sirajuddin Syamsuddin itu telah keliru
BACA JUGA: Diterpa Suap, Hakim MK Raker di Puncak
"Pak Din, saya yakin keliru dan tidak memahami secara utuh," kata Irgan Chairul Mahfiz, di Jakarta, kemarin (22/12)Karenanya, dia menegaskan, tidak ada sama sekali niat setgab dalam pembentukan di awal untuk merintangi demokrasi
BACA JUGA: DPD Usulkan Amandemen UUD untuk Tuntaskan Status DIY
"Kalau dianggap seolah ada semacam tirani mayoritas itu juga tidak betul," tandas IrganBACA JUGA: Dituntut 20 Tahun, Gayus Berharap Bebas
Masing-masing anggota juga berhak untuk tidak seragam"Ini kan semacam forum komunikasi saja, kalau ada yang disepakati syukur, tapi kalau tidak ada juga memang bebas untuk berbeda," imbuhnya.Lebih-lebih, Irgan juga menolak kalau setgab juga dikatakan menghambat proses penegakan hukum di IndonesiaSebab, faktanya, proses hukum terhadap beberapa kader anggota koalisi yang tersangkut persoalan hukum juga tetap berjalan sesuai yang semestinya"Lebih baik, beliau mau memahami dulu lah," pungkasnya.
Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum berusaha memahami kritik keras Din Syamsuddin itu sebagai bunga-bunga yang biasa dalam demokrasi"Soal usulan Mas Din, itu pendapat yang biasa dalam demokrasiKami hargai dan itulah indahnya demokrasi," kata Anas.Namun, dia menyatakan, kalau setgab merupakan bentuk institusionalisasi kesepakatan partai-partai peserta koalisi"Tentu pada taraf yang masih awal dan ikhtiar bersama untuk belajar koalisi yang maton dan sungguh-sungguh," ujar Anas
Karena hal itu lah, berbeda dengan Din Syamsuddin, dia berpandangan kalau koalisi dalam setgab tetap perlu dilanjutkan lagiBahkan, dia yakin setgab juga tetap relevan untuk konteks pasca Pemilu 2014"Kehadiran setgab juga berdasarkan kebutuhan berkoalisiBukan atas dasar pendapat bebas pribadi," tandasnya.
PDIP kali ini memilih untuk berhati "hati menyikapi polemik yang melanda setgabSekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan sebaiknya pihaknya tidak berkomentar banyak menanggapi persoalan tersebutDia beralasan ini urusan rumah tangga kelompok partai politik koalisi."Biar pengamat dan masyarakat saja yang menilaiTidak etis kami ikut masuk urusan rumah tangga orang lain yang sedang dalam kemelut," kilah Tjahjo yang juga Ketua Fraksi PDIP, itu.
Dia hanya menyampaikan ada tiga parpol anggota setgab yang mendekati PDIP untuk membangun konsesi politik menghadapi pilpres 2014Namun, Tjahjo menilai belum ada dari ketiga parpol itu yang benar "benar serius"Saat kami minta melepas kursi di kabinet, mereka hanya tertawa," katanya.Tjahjo menduga manuver ketiga partai itu sebagai bargaining terkait merebaknya isu reshuffleSaat ditanya siapa saja ketiga parpol itu, lagi-lagi dia mengelak"Rahasia, tidak etis," kata Tjahjo
Sementara itu, kritik atas posisi setgab juga dilontarkan dari internal koalisi sendiriWakil Ketua Fraksi PKS di DPR Agus Purnomo menilai perjalanan Setgab berbeda dengan tujuan awal pendirianNuansa yang ada saat ini, Setgab tak ubahnya sebagai alat pengesah."Padahal dulu konsepnya adalah alat komunikasi, tentu dengan Ketua Setgab (SBY, red), mungkin karena kesibukan beliau belum bisa datang," kata dia saat dihubungi, kemarin.
Pria yang akrab disapa Gus Pur itu menyatakan, sebagai alat komunikasi, Setgab bukan menjadi alat pengesahForum akhir dalam sebuah pembahasan kebijakan tetap berada di DPRLama-lama, posisi Setgab pun terus bergeserKebijakan pemerintah scara perlahan-lahan kemudian disampaikan dalam forum koalisi partai itu"Seperti dulu listrik, APBN, jadi itu tidak ada maslahatnya," ujar Gus Pur.
Jika fungsinya tidak ditingkatkan, Gus Dur memprediksi akan adanya perpecahan di SetgabPosisi yang paling jelas terlihat nantinya dalam pembahasan revisi UU PemiluHampir bisa dipastikan bahwa masing-masing partai akan memperjuangkan argumentasinya atas batasan PT yang bakal ditetapkan"Itu nanti yang menggoncang," ujarnya yakin.
Bisa jadi, kata Gus Pur, partai koalisi nantinya akan mengambil resikoPertaruhan eksistensi partai akan membuat perwakilan partai bisa mengambil keputusan yang memecah SetgabMenurut Gus Pur harus ada evaluasi atas fungsi Setgab menghadapi 2011 mendatang"Kalau tidak ditingkatkan, bubarkan sajaKita komunikasi langsung ke Presiden sajaArgumentasinya kan langsung," tandasnya.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan keluhan dari anggota setgab merupakan suatu hal yang lumrah"Tapi, Golkar tidak ikut berkeluh kesah," katanyaMeski begitu, lanjut Priyo, segala kritik, baik dari eksternal, maupun internal, perlu untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan puncak koalisi.
Lebih lanjut, dia membantah anggapan setgab didominasi Partai Demokrat dan GolkarApalagi, hanya merepresentasikan kepentingan SBY dan Aburizal Bakrie"Pasti tidak begituMana berani Golkar tidak menghormati PKB, PKS, PPP, dan PAN," ujar Wakil Ketua DPR, ituDia berharap bila ketidakpuasan itu memang ada sebaiknya dibicarakan secara internal saja antara SBY dengan para ketua umum parpol koalisi.
Sebelumnya, terkait wacana pembubaran Setgab, Priyo menyatakan setgab dibangun bukan untuk menyeragamkan semua pendapatBukan juga untuk barter pendapatSejauh ini juga tidak ada tanda -tanda setgab mengarah menjadi kolusi seperti yang dituduhkan Din Syamsuddin"Tapi, kami terima masukan Pak Din sebagai early warning system," katanya(dyn/pri/bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yusril Merasa di Atas Angin
Redaktur : Tim Redaksi