jpnn.com, BOGOR - Pertengahan Desember 2017 ini, Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih ketua umum baru.
Jelang Munas tersebut, muncul harapan dan kritikan akan eksistensi lembaga HA IPB selama ini.
BACA JUGA: Kementan Luncurkan Mesin Tanam Teknologi Baru
Muhamad Karim, Alumni IPB angkatan 27 menilai HA IPB adalah organisasi profesi yang mestinya berdiri independen, merdeka dan tanpa ada intervensi dari politikus maupun pemerintah.
Sebagai kumpulan alumni, HA IPB mestinya menjadi sumber inspirasi dan gagasan untuk memajukan pertanian Indonesia.
BACA JUGA: Sapi Belgian Blue Lahir Lagi
“Sayangnya setiap tahun tidak ada kritik konstruktif dari alumni yang tergabung dalam HA IPB terkait pertanian, kelautan dan kehutanan serta lainnya,” kata Karim di Bogor, Senin (11/12).
Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim itu menyebutkan salah satu kritik konstruktif dari Ha IPB yakni dalam bentuk outlook tahunan yang memberikan evaluasi dan solusi konstruktif terhadap kemajuan pembangunan pertanian dalam arti luas.
BACA JUGA: Jadikan Kedelai Nasional Primadona Melalui Branding
Namun demikian, selama ini HA IPB menjadi lembaga tanpa gigi dan hanya ramai saat Munas.
“Mirisnya lagi saling jegal menjegal. Kemudian, tidak pula responsif terhadap isu-isu strategis negara yang membuat rakyat miskin, misalnya memberikan pernyataan sikap,” sebutnya.
Oleh karena itu, tegas Karim, perlunya lembaga alternatif yang membolehkan semua itu dalam alam demokratis.
Konkretnya seperti Perkumpulan Alumni Muda IPB (PADI). Perkumpulan ini selalu hadir memberikan solusi bagi pemerintahaan saat ini terkait masalah kedaulatan pangan.
“Artinya justru perkumpulan ini yang bisa bersikap kritis, independen, merdeka dan memberikan pemikiran-pemikiran konstruktif yang bersifat solusi cerdas bagi pembangunan pertanian dalam arti luas,” pungkasnya.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kementan Beri Bantuan ke Peternak Korban Bencana di Pacitan
Redaktur & Reporter : Natalia