JAKARTA - Sekretaris Kabinet Dipo Alam kembali mengingatkan surat edaran yang dikeluarkannya untuk jajaran kementerian harus dipatuhi Tim Transisi dari presiden terpilih Joko Widodo.
Menurutnya, surat edaran yang mengharuskan Tim Transisi mengantongi izin menteri itu penting agar tidak ada orang yang menyalahgunakan kesempatan ke kementerian-kementerian tanpa sepengetahuan kementerian koordinator.
"Mesti ada aturannya, jangan jalan-jalan sendiri karena dapat laporan ada yang namakan anggota tim transisi, bisa juga yang liar, datang ke BUMN," tegas Dipo di Jakarta, Jumat, (5/9).
BACA JUGA: Jero Wacik Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Presiden
Dipo meminta pasangan presiden dan wapres terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla segera mengirimkan surat resmi terkait nama-nama anggota Tim Transisi pada Setkab dan kementerian koordinator.
"Kan perlu ditertibkan. Jangan malah jalan-jalan sendiri, tiba-tiba datang orang. Memang lain yah, ini bukan case, memang banyak penipuan bisa terjadi, jangan kegesitan. Ada yang kegesitan," sambungnya.
BACA JUGA: Polri Belum Bisa Take Over Kasus di Malaysia
Dipo menegaskan bahwa pihak Jokowi dan JK harus memahami bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono belum selesai sehingga segala sesuatu masih harus sesuai aturan yang berlaku. Untuk pertemuan Wapres Boediono dengan Tim Transisi kata dia, sudah sesuai prosedur karena berizin.
"Ini bukan pemerintah bersama, setelah 21 Agustus, tidak ada yang namanya pemerintah bersama dan tidak ada kewajiban. Presiden sudah baik mengundang, kan sudah disebut yang koordinasikan Menko Perekonomian. Jangan jalan sendiri-sendiri," tandas Dipo. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Ini Penjelasan Fahri Hamzah soal Perubahan Sikap PKS
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Malaysia Perpanjang Masa Pemeriksaan Anggota Polri
Redaktur : Tim Redaksi