jpnn.com, SOLO - Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, perbedaan periode kepemimpinan kepala daerah dengan periode jabatan presiden berdampak signifikan pada proses pembangunan.
Terutama menyangkut rencana pembangunan yang tidak sejalan antara pusat dengan daerah.
BACA JUGA: Direktur Politik Dalam Negeri Minta Siapkan Aplikasi Data Base Parpol
Birokrat bergelar doktor Ilmu Pemerintahan itu menjelaskan, pilkada serentak 2015 untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota periode tahun 2015-2020 diikuti 269 kepala daerah.
Pilkada serentak 2017, untuk memilih kepala daerag periode tahun 2017- 2022, diselenggarakan di 101 daerah. Sedang pilkada serentak 2018 (periode tahun 2018- 2023) akan berlangsung di 171 daerah.
BACA JUGA: Direktur Poldagri: Metode Konversi Suara di Pemilu 2019 Lebih Adil
Diketahui, untuk pemilihan presiden-wakil presiden baru akan digelar 2019, untuk periode kepemimpinan 2019-2014.
“Dengan adanya perbedaan periode kepemimpinan kepala daerah dengan periode jabatan Presiden inilah yang membuat rencana pembangunan di Indonesia tidak sejalan,” ujar Bahtiar saat bicara di forum Dialog Politik bertema 'Memperkuat Peran Masyarakat Dalam Mendukung Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019'.
BACA JUGA: Direktur Politik Dalam Negeri: Jangan Hanya Bisa Menyalahkan Parpol
Kegiatan di Hotel Grand Hap Kota Solo, Jateng, pada Sabtu (26/8) itu dilaksanakan Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri.
"Rencana pembangunan lima tahun presiden tidak nyambung dengan rencana pembangunan lima tahun gubernur, bupati dan walikota. Belum lagi rencana pembangunan desa," sambung Bachtiar.
Karena itu, Bachtiar menambahkan, di tahun 2024 akan dilaksanakan Pilkada serentak 34 gubernur dan 514 bupati dan walikota.
“Dengan adanya pemilu (termasuk pilpres, red) dan pilkada serentak di harapkan adanya kesamaan agenda pembangunan baik dari presiden, gubernur dan bupati/walikota. Diharapkan manajemen politik dan manajemen lainnya sudah sama," terangnya.
Terkait dengan digelarnya acara Dialog Politik itu, Bachtiar mengatakan, ini adalah cara untuk mengkomunikasikan apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah khususnya terkait agenda Pembangunan Politik Dalam Negeri.
Kegiatan ini di hadiri Kesbangpol Kota Solo dan 100 orang yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat dari Kota Solo.
Hadir sebagai narasumber Risnandar Mahiwa (Kabag Perencanaan Setditjen Polpum), Cahyo Ariawan (Kasubdit Pendidikan Etika dan Budaya Politik Direktorat Poldadgri), dan Sunny Ummul Firdaus, seorang akademisi. (rl/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Direktur Poldagri Dorong Perempuan Perkuat Peran di Panggung Politik
Redaktur & Reporter : Soetomo