JAKARTA -- Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Dirjen Kesbangpol) Kemendagri, Tanri Bali Lamo mengkhawatirkan adanya hubungan yang tidak harmonis antara gubernur dengan bupati/walikota paska pemilukada pemilihan gubernur di suatu provinsiKekhawatiran muncul jika di provinsi tersebut ada bupati/walikota yang ikut maju menjadi calon gubernur
BACA JUGA: 3 Pasang Calon Gugat KPU Lampsel ke MK
Persaingan di saat pemilukada itu, dikhawatirkan berimbas tatkala gubernur dengan bupati/walikota harus menjalin koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah
Seperti diketahui, di beberapa provinsi, gubernur incumbent ikut maju lagi di pemilukada dan berhadap-hadapan dengan bupati/walikota di daerah tersebut
BACA JUGA: Mendagri Diminta Selektif Lempar Wacana
Gubernur incumbent Kalimantan Selatan, Rudy Arifin, misalnya, berhasil menang lagi mengalahkan sejumlah bupati/walikota dalam pemilukada Kalsel beberapa waktu lalu.Terkait dengan pemilukada, Tanri menyebutkan, dari 244 pemilukada yang digelar tahun ini, sebanyak 130 sudah berlangsung
BACA JUGA: Pertanyakan Kenaikan Harga Holtikultura
Secara umum, kisruh pemilukada dipicu fanatisme berlebihan dari para pendukung calonFanatisme ini bisa terbangun dengan beragam sebab, misal ada hubungan keluarga dengan calon, pernah ditolong si calon itu sehingga ingin balas jasa, atau karena ada dijanjikan uangKisruh bertambah jika sang calon sendiri tidak siap menerima kekalahan"Padahal calon ini sudah mendeklair siap menang dan siap kalahMereka tidak siap menerima hasilTerkahir di Toraja dan Soppeng semua kalah bergabung jadi satu," ujar mantan Pj Gubernur Sulsel itu.
Hal lain yang memicu kisruh pemilukada, lanjut Tanri, karena adanya peraturan yang menimbulkan multytafsir"Seperti coblos tembus, ini menimbulkan potensi untuk ribut," ujar pria berkumis tebal ini(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muhammadiyah Akan Tetap Kritis ke Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi