jpnn.com - JAKARTA - Dirut Pelindo II RJ Lino mengklaim selama ini pihaknya sudah memiliki sistem yang baik dalam pengaturan dwelling time. Karenanya, Lini menampik bahwa penyebab dwelling time berlarut adalah kesalahan Pelindo II.
Menurutnya, ada 8 kementerian yang bersalah atas lambannya proses tersebut. "Di tempat saya, sistem itu sudah ada. Buktinya setelah presiden marah begitu, yang kayak cacing kepanasan terus rapat siapa? Bukan saya kan? Saya kan enggak langsung rapat saat itu," tegas Lino usai bertemu Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (22/6).
BACA JUGA: Temuan BPK jangan Ganggu Kerja KPU Urus Pilkada Serentak
Lino mengatakan 8 kementerian itu juga yang menyebabkan terjadinya inefisiensi sebesar Rp 780 triliun seperti yang disampaikan presiden.
Ditanya solusi yang tepat untuk perbaikan proses dwelling time, Lino pun enggan menjawabnya. Ia menyatakan itu harus dijawab oleh 8 kementerian yang bersalah.
BACA JUGA: Penasaran sama Hai Fa, Menteri Susi Libatkan Interpol
"Paksa mereka yang jawab. Disebut katanya harus tambah lapangan. Ya enggak ada kaitannyalah tambah lapangan sama dwelling time. Mau tambah seribu hektar pun enggak ada gunanya, kalau barang itu tidak bisa keluar," ketusnya.
Lino menegaskan tak ada yang diuntungkan dengan proses dwelling time yang berlarut-larut. Importir, kata dia, juga tidak bisa disalahkan terkait hal itu. Masyarakat yang justru merugi karena lamanya keluar barang dari pelabuhan. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Dahlan Iskan Dipanggil Bareskrim, Ini Penjelasan Yusril
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Ratu Atut Digarap KPK terkait Pencucian Uang Pamannya
Redaktur : Tim Redaksi