"Proses amandemen yang sangat elitis ini, ke depan harus dihilangkan jika tidak ingin konstitusi kita menjadi dokumen mati," ujar Indra J Piliang, dalam acara Dialog Kenegaraan, yang diselenggarakan DPD RI, di komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (24/12).
Dijelaskan Indra, karena gagalnya rakyat dalam memahami konstitusi, maka proses demokrasi yang saat ini tengah berlangsung banyak yang salah kaprahMereka tidak lagi mengenal asas trias politika secara utuh.
Dia mencontohkan, disaat-saat kampanye sekarang jika ada diantara calon anggota legislatif (caleg) yang turun keberbagai daerah, rakyat meminta berbagai macam keperluannya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses caleg.
"Di suatu tempat di Sumatera Barat, ada sekelompok masyarakat yang minta semen ke saya
BACA JUGA: Iqbal Minta Tadjuddin Dijadikan Tersangka
Kalau tidak diberi mereka tidak mau diajak bicara dan berdiskusi," kata Indra J Piliang, yang saat ini tercatat sebagai salah seorang caleg di Sumbar.Kalau sudah duduk, misalnya di suatu warung, lanjut Indra, saya tidak hanya membayar semua yang mereka minum atau makan saat saya ada
Demikian juga halnya di jalan-jalan raya
BACA JUGA: KPK Isyaratkan Syahrial Oesman jadi Tersangka
Jika saya menyembunyikan identitas saya sebagai caleg, dan tidak menggunakan kendaraan kampanye, sumbangan di pinggir jalan cukup Rp2000 sajaFenomena ini, kata Indra, memperlihatkan betapa rakyat kita berfikir masih sangat Orde Baru
BACA JUGA: Adyaksa Siap-siap Back to Basic
"Amandemen UUD 1945 itu hanya baru mampu merubah sedikit soal struktur dan ketatanegaraan kitaSementara rakyat jauh lebih mundur dari sisi pendidikan politis," ujarnya.Dia juga mengusulkan agar rencana amandemen UUD 1945 ke depan perlu didampingi oleh sebuah komisi yang bertugas merancang amandemen konstitusi"MPR cukup dalam posisi ketuk palu saja," ujar Indra J Piliang(Fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemondokan di Madinah Terbakar Lagi
Redaktur : Tim Redaksi