jpnn.com - LUMAJANG - Saat melakukan kunjungan kerja ke Lumajang, Anggota Komisi III DPR Akbar Faisal mendapatkan informasi bahwa uang dari tambang yang dikelola Hariyono selama ini mengalir ke mana-mana.
"Bahkan, katanya ada anggota DPRD yang pencalonannya dibiayai dari uang tambang tersebut," ungkapnya di hadapan forum yang dihadiri Muspida Lumajang dan Kapolda Jatim.
BACA JUGA: Ini Nama Pengusaha Pasir yang Dikenal Dekat dengan Para Petinggi di Lumajang
Mendengar pernyataan Akbar itu, Ketua DPRD Lumajang Agus Wicaksono naik pitam saat diberi kesempatan bicara. Agus tak terima disebut fulus dari tambang selama ini mengalir ke DPRD.
"Kami selama ini menolak penambangan pasir ilegal, bahkan kami bentuk pansus. DPRD mana yang terlibat? Ada kabupaten dan provinsi. Kalau DPRD kabupaten saya jamin tidak ada," tandasnya.
BACA JUGA: Menaker Lobi Malaysia
Agus mengatakan, persoalan pasir di Lumajang terjadi, salah satunya, karena ketidaktegasan almarhum Sjahrazad. Salah satunya akibat kebijakannya memberikan izin tambang pasir besi seluas 834 hektare untuk PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS).
Nah, sejak 2014 PT IMMS tidak beroperasi lagi. Lahan tambangnya kemudian dimanfaatkan sejumlah orang, termasuk Hariyono, untuk menambang galian C (pasir biasa).
BACA JUGA: Ssttt...Ini Oknum TNI dan Polri yang Diperiksa terkait Pembantaian Salim Kancil
Anehnya, Agus juga membela habis-habisan mantan Kapolres Lumajang AKBP Aries Syahbudin, yang promosinya sebagai Kasubbidprodikdikmas Biddikmas Korlantas Polri disorot anggota Komisi III DPR.
"Saya tidak terima kalau promosi Pak Aries dipermasalahkan soal ini," ujarnya.
Menurut dia, Aries sudah berupaya menegakkan hukum, tapi memang harus tetap menjaga kondusivitas.
Pernyataan Agus itu memang terkesan aneh. Sebab, Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadji yang dari satu korps saja menyatakan bakal meminta bantuan Itwasum Polri untuk memeriksa Aries. Di hadapan anggota DPR, Irjen Anton Setiadji berjanji bersih-bersih anak buahnya setelah insiden berdarah di Selok Awar-Awar.
Bukan hanya Aries yang akan diperiksa. Anton juga meminta itwasda memeriksa seluruh anggota kepolisian di jajaran Polres Lumajang. Termasuk mantan Kapolsek Pasirian. "Saya akan dalami, baik soal dugaan pembiaran maupun di balik bisnis ilegal mining selama ini," ujarnya.
Sebelum menemui anggota DPR, Anton bahkan terang-terangan telah memproses dua polisi di Polsek Pasirian dan Polres Lumajang yang kedapatan memperoleh jatah uang dari tambang ilegal yang dijalankan Hariyono. "Ada informasi, anggota saya menerima sesuatu, harus kita dalami. Itu semacam uang rokok," ungkapnya.
Di tempat terpisah, Kompolnas meminta Kapolda tak segan memeriksa pejabat di Lumajang, termasuk bupati, selain mengusut anggota sendiri. Anggota Kompolnas Hamidah Abdurrahman mengatakan, bupati selama ini sudah dilapori, tapi tidak menindaklanjuti.
BACA: Ini Nama Pengusaha Pasir yang Dikenal Dekat dengan Para Petinggi di Lumajang
BACA: Promosi Mantan Kapolres Lumajang Dipersoalkan
"Saya kira bupati juga harus diperiksa. Terutama terkait mengapa dua tahun lamanya penambangan ilegal itu dibiarkan," ujarnya. (gun/c9/ano)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Nama Oknum Polisi yang Mesra dengan Kades Selok Awar Awar
Redaktur : Tim Redaksi