jpnn.com, SUMSEL - Dinas Perhubungan Kota Palembang diminta mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan konflik penolakan angkutan online.
Plt Kepala Dishub Sumsel, Nelson, melalui Kasi Angkutan Dishub Sumsel, Fansuri, menerangkan pasca-aksi sopir angkot menggugat Permenhub No 26/2017 terkait pelegalan angkutan berbasis online, pihaknya akan mencari solusi konflik.
BACA JUGA: Sopir Go-Car yang Dibunuh Itu Terakhir Diorder Rohman
“Segera kita rapatkan dengan seluruh instansi terkait dan stakeholder angkutan,” ungkapnya kepada Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group), kemarin (22/8).
Dia menerangkan, hasil rapat itu nanti juga melengkapi poin-poin peraturan gubernur (pergub) mengenai operasional taksi online yang kini tengah digodok.
BACA JUGA: Sopir Taksi Konvensional Lakukan Sweeping, Wali Kota Berang dan Bilang Begini
“Acuannya kita tetap Permenhub. Pergub ini turunannya,” ungkap Nelson.
Sesuai aturan, Pergub paling lambat terbit enam bulan setelah Permenhub keluar April 2017 lalu. Jadi ditenggat Oktober, artinya pihaknya punya waktu sebulan lagi.
BACA JUGA: Sadis, Sopir Go-Car Dibunuh, Leher Dijerat Sling
"Setelah berlaku, kita akan tertibkan taksi online."
Nah, soal keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan beberapa pasal Permenhub, Fansuri mengakui hal itu.
“Tapi hingga sekarang kami belum mendapat petikan resmi dari Kemenhub, jadi kita selesaikan dulu. Kalau berubah bisa direvisi. Yang jelas kami tetap mengikuti Permenhub yang ada,” ucapnya.
Dia menerangkan, merujuk Permenhub, Pergub nanti akan mengatur beberapa poin. Yang pertama pembatasan kuota taksi online. “Pembatasan ini kan cukup alot dan krusial makanya perlu diskusi terbuka melibatkan berbagai pihak,” bebernya.
Namun, lanjut Fansuri, tidak akan lebih dari 3 ribu unit seperti alokasi taksi online di Surabaya.
“Bahkan bisa juga lebih sedikit kuota untuk Provinsi Sumsel,” cetusnya.
Kedua, pergub juga menekankan masalah radius wilayah operasional taksi online.
“Jarak ini juga masih dibahas berapa idealnya. Yang jelas jangan sampai operasional taksi online mengganggu kendaraan lain seperti AKAP/AKDP,” cetusnya. Selanjutnya, untuk keselamatan penumpang juga dijamin dengan asuransi kecelakaan (Jasa Raharja).
Pergub juga akan menyoal perizinan taksi online, karena saat ini mereka baik itu Go-Car, Grab, Uber hanya memiliki izin aplikasi dari pusat.
“Untuk izin badan usaha, dari tiga perusahaan taksi online yang sudah ada baru dua operator, itupun baru izin prinsip dari Pemprov Sumsel,” terangnya. Tetapi untuk izin penyelenggara angkutan dari BP3MD itu yang belum ada.
“Tapi katanya mereka sudah mengurus ke BP3MD, namun masih menunggu. Sebab hingga sekarang belum ada advice dari Dishub sebagai tindak lanjut untuk rekomendasi teknis,” ucapnya.
Seharusnya, operator taksi online sudah mengurus izin sejak Permenhub keluar meskipun diberi jeda waktu enam bulan sampai aturan itu wajib dipatuhi.
Jika semua izin dipenuhi, Dishub bisa mengontrol dan mengawasi operasional taksi online. “Nanti taksi online kita beri tanda (stiker) sebagai angkutan sewa khusus. Pelatnya boleh tetap hitam,” ujarnya.
Masalah pelat mau hitam atau kuning tidak krusial. Nah, kalau operator belum juga mengurus izin, bagaimana Dishub bisa melakukan pengawasan dan pembinaan. Terkait tarif, sebutnya, pihaknya berpatokan dengan tarif atas dan tarif bawah yang sudah diatur Permenhub.
Terkait tuntutan angkutan umum dan taksi konvensional pada saat rapat bersama DPRD Sumsel, pihaknya tetap akan menampung tuntutan tersebut dan diteruskan ke instansi terkait termasuk Kemenhub hingga presiden.(yun/kms/afi/way/fad/ce1)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai Lakukan Sweeping, Sopir Angkutan Konvensional Geruduk DPRD Sumsel
Redaktur & Reporter : Budi