jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti tidak mengikuti prosedur dalam memproses hukum dirinya.
Meski demikian, jenderal TNI AU bintang tiga mengaku akan menghadapi proses hukum tersebut.
BACA JUGA: Usut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan, KPK Periksa Kadiv PTPN XI Bambang Tri
"Diterima saja, hanya, kok, enggak lewat prosedur, ya. Kan, saya militer," kata Henri saat dikonfirmasi, Kamis (27/7).
Henri menyampaikan dirinya merupakan perwira tinggi TNI sekaligus pimpinan sebuah lembaga negara.
BACA JUGA: Kepala Basarnas Jadi Tersangka KPK, Jokowi Bilang Begini
Henri menyatakan akan mempertanggung jawabkan kebijakan apa yang ia putuskan dengan sejelas-jelasnya.
"Makanya catatan penggunaan dana saya rapih. Itu bentuk dari transparasi saya," kata dia.
BACA JUGA: KPU Temukan Bacaleg Data Ganda, Kok Bisa ya?
Henri juga memastikan akan mengikuti proses hukum yang ada. "Saya sedang di Puspom saat ini dan melapor pimpinan TNI saat ini," tegas dia.
Seperti diketahui, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) 2021-2023 Marsekal Madya Henri Alfiandi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Henri diduga menerima suap sebesar Rp88,3 miliar dalam waktu dua tahun. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... OTT KPK Menjerat Kepala Basarnas, Arsul Sani Singgung Omongan Pak Luhut
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga