Ditjen Pendis Kemenag Siap Garap MBI

JAKARTA - Pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bakal siap menggarap madrasah aliyah ke tingkat internasional, melalui program Madrasah Bertaraf Internasional (MBI)Hal tersebut setidaknya dibuktikan dengan adanya usulan APBN-P dari Ditjen Pendis sebesar Rp 4,5 triliun, yang langsung disampaikan oleh  Dirjen Pendis Kemenag Muhammad Ali, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI, di Jakarta, Senin (1/3).

"Dana APBN-P 2010 yang kami usulkan tersebut, sebagian besar memang akan dialokasikan untuk pengembangan di bidang pendidikan

BACA JUGA: Mendiknas: Paradigma Gender Harus Digeser

Salah satunya, (untuk) meningkatkan mutu pendidikan madrasah menjadi bertaraf internasional, yang memang sudah direncanakan akan siap dilakukan pada tahun 2010 ini," terang Ali.

Dijelaskannya, khusus untuk menggarap madrasah aliyah ini, pihak Kemenag memang telah berencana untuk membangun Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) di 12 provinsi"Pembangunan MBI di 12 provinsi itu, saat ini sudah memasuki tahap penandatanganan kerjasama pemerintah pusat dengan masing-masing kepala daerah," ujarnya.

Keduabelas provinsi yang dimaksud, antara lain adalah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, serta NTB

BACA JUGA: Indonesia-Thailand Jalin Program Kemitraan SMK

Namun, sempat dijelaskan oleh Ali, bahwa peningkatan standar internasional ini tak dapat diterapkan di setiap madrasah aliyah yang adaPasalnya, MBI itu sendiri juga merupakan madrasah yang wajib memenuhi komponen standar nasional pendidikan (SNP) dan memiliki keunggulan pelayanan dan lulusan yang diakui secara internasional.

Disebutkan, usulan APBN-P Ditjen Pendis itu sendiri rencananya akan dialokasikan ke beberapa bidang

BACA JUGA: Kemendiknas Bangun Taman Bacaan di Mal

Antara lain yakni di bidang pendidikan sebesar Rp 3,6 triliun, bidang agama sebesar Rp 733 ,2 miliar, serta bidang pelayanan umum sebesar Rp 206,1 miliarLebih lanjut, dikatakan Muhammad Ali pula, usulan penambahan dana dalam APBN-P 2010 ini, juga digunakan untuk membayar tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru, penghasilan tambahan guru dan uang makan, memenuhi kekurangan volume dan anggaran pada APBN 2010, serta membiayai kegiatan prioritas kementerian yang belum dialokasikan pada APBN 2010 namun dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Cegah Plagiat, Pengawasan Diperketat